Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Respons cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dalam menangani persoalan sanitasi di hunian sementara (huntara) di Kecamatan Ketol mendapat apresiasi. Langkah cepat BPBD dan DLHK Aceh Tengah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warga.
Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehab-Rekon (PRR) Aceh Safrizal ZA mengatakan, apresiasi diberikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah melakukan penyedotan limbah di dua lokasi huntara warga di Kecamatan Ketol, Senin, 22 Juni 2026.
"Aksi tanggap darurat yang dilakukan kurang dari 24 jam sejak adanya laporan ini menyasar huntara warga Kampung Burlah di Pondok Balik dan Huntara Warga Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol," ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Baca juga: Momen Penghuni Huntara Jamur Ujung Aceh Bersyukur Dapat Bantuan Peralatan Dapur
Safrizal mengatakan pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan tanggap dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.“Di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” ujarnya.
Aksi cepat pemda tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari rekomendasi tertulis yang dilayangkan oleh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak pada Minggu, 21 Juni 2026.
Baca juga: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus
Dalam laporannya setelah berkoordinasi dengan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara, Zam Zam mengungkapkan fasilitas septic tank MCK komunal di Huntara Desa Bintang Pepara telah penuh sehingga berisiko memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA, hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di huntara. Ditambah lagi, warga tidak memiliki armada dan anggaran mandiri,” ungkapnya.
Selain persoalan sanitasi yang kini telah teratasi oleh pemda, laporan Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain di Kecamatan Ketol yang membutuhkan intervensi lanjutan.Persoalan pertama adalah lumpuhnya akses ekonomi akibat ruas jalan produksi menuju perkebunan warga mengalami longsor setelah dilanda curah hujan tinggi, sehingga biaya angkut hasil bumi melonjak drastis.
Persoalan kedua terkait dengan potensi kerawanan pangan karena warga huntara, khususnya lansia dan ibu hamil, mulai kekurangan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.
Menanggapi situasi komprehensif ini, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR di berbagai daerah untuk senantiasa membangun komunikasi aktif dan sinergis dengan pemerintah daerah setempat.
“Keberadaan tenaga ahli di lapangan menjadi faktor penting sebagai penyambung lidah masyarakat dan penggerak instansi teknis. Terus jalin koordinasi agar setiap persoalan di lapangan cepat terdeteksi, dan pemulihan fisik serta ekonomi warga pascabencana bisa diatasi secara bersama-sama,” katanya.
