Beban Berat Kelas Menengah di Tengah Kenaikan Pertamax jadi Rp16.250/Liter

Masyarakat kelas menengah dinilai menjadi yang paling terdampak atas kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di tengah pelemahan rupiah. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Kanang dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (12/6/2026).

Baca Juga: Harga Pertamax Naik Rp16.250, Bahlil: Sudah Diperhitungkan Secara Bijak

Kanang mengatakan, dampak pelemahan rupiah tidak bisa dipandang ringan. Ia menilai pergerakan kurs yang terus melemah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) telah menambahh1 tekanan ekonomi rumah tangga, termasuk melalui kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari.

“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa jika tekanan biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi.

“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Baca Juga: Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Bos Pertamina: Telah Mempertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi stabilitas makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan belanja rumah tangga.Ia menilai komunikasi kebijakan terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax juga perlu diperbaiki agar DPR dan publik mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan dan konsekuensi kebijakan tersebut.

Di sisi lain, ia menilai, pemerintah perlu menjaga agar tekanan biaya hidup tidak semakin menggerus konsumsi masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlindungan terhadap daya beli kelompok menengah perlu menjadi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi ke depan.

“Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor,” pungkasnya.