Rupiah, IHSG, dan Krisis Kepercayaan

Perdana Wahyu SantosaProfesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, dan Direktur Riset GREAT Institute

ANGKA-angka itu berbicara dalam satu bahasa yang sama. Dalam kurun lima bulan pertama 2026, rupiah melemah sekitar tujuh persen terhadap dolar AS dan kini bertengger di kisaran Rp 17.800–Rp 17.900. Di saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hampir 30 persen dari posisi awal tahun yang berada di level 8.748 — menjadi salah satu koreksi terburuk dalam satu dekade terakhir.

Investor asing mencatatkan aksi jual bersih hampir Rp54 triliun di pasar saham sepanjang tahun ini. Dua instrumen yang berbeda, satu sinyal yang sama: pasar sedang meragukan sesuatu.

Apa yang tepatnya diragukan pasar?

Di permukaan, jawabannya terlihat jelas. Konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak melampaui US$105 per barel. Gangguan di Selat Hormuz memperparah tekanan pada negara pengimpor energi seperti Indonesia.

The Fed mempertahankan suku bunga tinggi, membuat dolar menjadi lebih menarik daripada aset-aset emerging market. Penjelasan ini benar. Tapi ia tidak lengkap, dan justru ketidaklengkapannya itulah yang perlu kita bicarakan.Karena fakta lain juga benar: pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, angka tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun. Konsumsi rumah tangga masih solid.

Program pemerintah berjalan. Kalau fundamental ekonominya sekuat yang dinarasikan, mengapa pasar modal dan pasar valas merespons seakan-akan sedang membaca cerita yang berbeda?

Bukan pada data, melainkan pada kepercayaan

Dalam ekonomi, kepercayaan bukan barang abstrak. Ia bekerja sebagai kalkulasi risiko yang dilakukan setiap hari oleh jutaan pelaku pasar — dari fund manager asing yang memutuskan apakah akan mempertahankan eksposur mereka di Indonesia, hingga pengusaha lokal yang menentukan apakah akan mengonversi dolarnya ke rupiah untuk kebutuhan operasional.

Ketika kepercayaan itu goyah, tidak ada kebijakan jangka pendek yang bisa sepenuhnya menambalnya. Pasar tidak membaca siaran pers. Ia membaca konsistensi.

Dan yang terlihat oleh pelaku pasar belakangan ini adalah serangkaian inkonsistensi yang terus menumpuk. Asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp16.500, sementara hari ini realitasnya sudah melampaui Rp17.900. Defisit APBN pada kuartal pertama hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan April 2026 menyempit ke level terendah dalam enam tahun — suatu petunjuk bahwa daya saing ekspor kita belum bergerak ke tempat yang seharusnya.

Di tengah semua itu, respons publik dari sebagian pejabat justru terdengar seperti sedang menenangkan diri sendiri, bukan memimpin pasar keluar dari ketidakpastian. Ketika bank sentral menaikkan BI Rate 50 basis poin — dua kali lipat dari ekspektasi pasar — dan IHSG tetap melemah pada hari itu, pasar sedang mengatakan sesuatu: kebijakan moneter saja tidak cukup.

Kepercayaan yang hilang tidak bisa dibeli dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ia harus direbut kembali melalui konsistensi tindakan, bukan konsistensi narasi. Ada yang berpendapat bahwa koreksi IHSG sebesar 30 persen terlalu besar untuk ditimpakan pada faktor domestik saja, dan bahwa pasar global yang sedang bergejolak merupakan penyebab utama yang fair. Pendapat ini memang punya dasar.

Indeks saham di banyak emerging market ikut tertekan. Namun, ada perbedaan yang perlu dicermati: pelemahan IHSG Indonesia jauh lebih dalam dibandingkan sebagian besar indeks regional. Malaysia, India, dan Filipina mengalami koreksi, tetapi tidak separah ini. Artinya, tekanan global memang menjadi pemicu, tetapi kerentanan domestik memperbesar dampaknya.

Kerentanan itu bersifat struktural. Basis investor domestik di pasar modal kita masih terlalu tipis untuk menahan goncangan ketika investor asing memutuskan untuk keluar. Pasar obligasi domestik belum cukup matang untuk menyerap volatilitas tanpa mengguncang nilai tukar. Ketergantungan kita pada impor energi menciptakan tekanan ganda: melemahkan neraca berjalan sekaligus membebani APBN saat harga minyak melonjak. Tiga kerentanan ini saling mengunci, dan selama belum ada terobosan yang nyata pada salah satu di antaranya, kita akan terus berputar dalam pola yang sama.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Tidak ada solusi tunggal yang elegan untuk masalah yang telah berlapis-lapis selama bertahun-tahun. Tapi ada beberapa langkah yang tidak bisa terus ditunda. Pemerintah perlu menyajikan revisi asumsi makro APBN secara terbuka dan segera — bukan karena pasar ingin melihat pemerintah mengakui kesalahan, melainkan karena transparansi adalah fondasi kepercayaan.

Ketika asumsi resmi meleset lebih dari Rp1.300 dari realitas dan pemerintah tidak segera mengoreksinya secara resmi, pasar membaca hal itu sebagai sinyal bahwa angka-angka resmi lainnya juga mungkin tidak dapat diandalkan. Dari sisi pasar modal, pendalaman basis investor domestik bukan proyek jangka panjang yang bisa ditunda— ia harus dimulai sekarang, dengan insentif nyata bagi investor ritel dan institusi lokal agar tidak ikut-ikutan menjual saat asing keluar.

Dari sisi eksternal, hilirisasi dan diversifikasi ekspor harus dibuktikan dari angka devisa yang masuk, bukan dari jumlah regulasi yang ditandatangani. Rupiah di atas Rp17.900 dan IHSG yang anjlok hampir 30 persen bukan dua masalah terpisah yang perlu dua solusi terpisah. Keduanya adalah manifestasi dari satu masalah yang sama: kepercayaan yang sedang diuji.

Di balik setiap angka itu ada jutaan keputusan ekonomi — pengusaha yang menunda ekspansi, investor yang menunggu di pinggir, pekerja yang khawatir tentang harga-harga bulan depan. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata.

Pemerintah harus segera memperbaikinya dengan tindakan yang konsisten, transparan, dan berani untuk mengakui bahwa ada yang perlu dibenahi — bukan sekadar narasi penuh harapan sebelum semua orang melihat kondisinya memburuk.