Fenomena Krisis Merayap dan Kelas Menengah Indonesia
Umar IdrisAlumnus Pasca Sarjana FEB UI, pengamat kebijakan publik, dan pegiat media di Indonesian Institute of Journalism
SEBUAH paradoks ekonomi sedang menguji nalar publik Indonesia hari-hari ini. Di atas kertas statistik resmi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak gagah di atas 5 persen dan inflasi makro diklaim terkendali. Namun di dunia nyata, nilai tukar Rupiah terseok-seok menembus level psikologis Rp17.796 per Dolar AS, Kamis kemarin (28/5), menuju ambang Rp18.000.
Selain itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di sektor manufaktur menjadi hiasan wajib di lini masa media sosial. Namun mengapa riuhnya kritik di media sosial dan pemburukan rupiah akhir-akhir ini tidak bermuara pada gerakan politik seperti tahun 1998 silam?
Jawabannya terletak pada sifat fenomena ekonomi hari ini. Indonesia hari ini tidak sedang dihantam oleh krisis mendadak (sudden crisis) yang meruntuhkan sistem dalam semalam. Kita sedang terjebak dalam kondisi krisis merayap (creeping crisis), mengutip Arjen Boin dan Magnus Ekengren dalam buku The Governing of Creeping Crises (2022).
Sebuah ancaman yang bergerak perlahan, bertahap, bersembunyi di balik normalitas harian, namun secara sistemik sedang meruntuhkan daya tahan ekonomi-politik Indonesia melalui fenomena democratic backsliding (kemunduran demokrasi) dan pelemahan kelas menengah.
Arjen Boin dan Magnus Ekengren adalah dua ilmuwan politik dan pakar manajemen krisis terkemuka asal Eropa. Arjen Boin merupakan Profesor Tata Kelola Pemerintahan di Universitas Leiden, Belanda, sementara Magnus Ekengren adalah Profesor Ilmu Politik di Universitas Pertahanan Swedia (Swedish Defence University). Keduanya dikenal secara global melalui riset-riset mereka yang berfokus pada bagaimana institusi publik dan para pemimpin politik merespons ancaman kontemporer, manajemen krisis transnasional, serta dinamika keamanan institusional.
Dalam buku The Governing of Creeping Crises (2022), Boin dan Ekengren mendefinisikan creeping crisis (krisis merayap) sebagai ancaman yang bergerak secara perlahan, bertahap, dan sering kali tersembunyi di balik normalitas harian sebelum akhirnya mencapai titik kritis yang merusak.
Berbeda dengan krisis mendadak (sudden crisis) seperti ledakan bom atau gempa bumi yang langsung memicu respons cepat, krisis merayap bertumpu pada akumulasi inkremental dari pemburukan sistemik yang diabaikan oleh pembuat kebijakan.
Krisis jenis ini sangat berbahaya karena sifatnya yang samar membuat publik maupun pemerintah cenderung beradaptasi dan menoleransi pemburukan tersebut secara sadar, hingga tanpa disadari seluruh fondasi institusional atau ekonomi telah keropos dari dalam.
Krisis merayap menurut penulis sedang terjadi di Indonesia saat ini. Fenomena pelemahan daya tahan ekonomi kelas menengah dan kemunduran kualitas demokrasi (democratic backsliding) salah satu indikatornya. Begitu pula nilai tukar rupiah saat ini yang perlahan terus melemah menuju level psikologis baru Rp 18.000 per dollar AS.Secara kasat mata, roda ekonomi Indonesia tampak tetap berputar dan toko-toko ritel dan pusat belanja tetap buka. Namun di bawah permukaan, sedang terjadi pemburukan sistemik yang merayap: penyusutan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang, tren "makan tabungan" akibat deindustrialisasi dini, serta lonjakan jeratan utang informal privat (pinjol/paylater).
Melalui kacamata Boin dan Ekengren, pengabaian struktural terhadap kelompok kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi ini—ditambah dengan matinya fungsi checks and balances akibat politik kartel oleh partai politik— adalah bentuk konkret dari krisis merayap tersebut, yang jika terus dibiarkan akan bermuara pada implosi sosial-ekonomi akut yang sulit dimitigasi.
Kata "implosi" (implosion) secara bahasa adalah kebalikan dari ekspos/ledakan ke luar (explosion). Jika ekspos adalah ledakan yang memuntahkan material ke arah luar, maka implosi adalah ledakan hebat ke arah dalam akibat runtuhnya tekanan internal suatu bangunan atau sistem sosial-ekonomi dan politik.
Dalam konteks sosiologi dan ekonomi-politik, implosi sosial-ekonomi berarti suatu kondisi di mana sebuah negara atau masyarakat mengalami keruntuhan tatanan secara mendadak dan masif, bukan karena diserang oleh musuh dari luar (seperti perang) atau bencana alam besar, melainkan karena fondasi internalnya sendiri yang sudah keropos lalu roboh dari dalam.
Fenomena implosi ini pernah terjadi pada Krisis Moneter 1998 di Indonesia dan Revolusi Arab Spring 2011 di Tunisia. Negara tampak tenang dan stabil di permukaannya, namun di dalam sistemnya terjadi pembusukan yang merayap (creeping crisis) selama bertahun-tahun (korupsi, kesenjangan, utang). Ketika menyentuh satu titik picu kecil saja, seluruh sistem sosial dan ekonomi langsung roboh ke dalam dalam hitungan hari, menciptakan kekacauan sipil yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah.
Kasus Hungaria
Dalam studi politik global, pola krisis merayap ini menyerupai cetak biru erosi demokrasi yang terjadi di Hungaria di bawah Viktor Orbán sejak 2010. Orbán tidak menggunakan tank di jalanan atau membubaran parlemen secara paksa. Ia menggunakan mekanisme yang disebut "Autokratisasi Legal"—melemahkan esensi demokrasi dari dalam menggunakan instrumen hukum yang sah. Ia mengubah undang-undang pemilu (gerrymandering), menempatkan loyalis di Mahkamah Konstitusi, dan mengonsolidasikan media arus utama di bawah kendali konglomerat sekutunya. Bagi masyarakat awam Hungaria, selama pemilu masih ada dan toko-toko masih buka, mereka merasa demokrasi baik-baik saja, padahal substansinya telah mati.Di Indonesia, skenario serupa perlahan sedang terjadi. Politik kartel yang merangkul hampir semua faksi ke dalam koalisi besar pemerintahan, secara de facto telah mematikan fungsi oposisi di parlemen. Ketika sebagian besar partai politik "makan dari meja yang sama", fungsi checks and balances lumpuh.
Kelumpuhan ini diperparah oleh fenomena yang dalam sosiologi disebut Kooptasi Struktural. Elit sipil, akademisi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga mantan aktivis dideaktivasi daya kritisnya melalui pembagian insentif jabatan: posisi komisaris BUMN, staf khusus, anggaran hibah, hingga konsesi bisnis.
Ketika para pengambil kebijakan dan solidarity makers telah dibuai oleh fasilitas negara, maka "jembatan" bagi gerakan koreksi moral otomatis terputus. Di sisi lain, kekuasaan terus mengonsolidasikan diri dengan sangat solid, menyisakan masyarakat sipil yang terfragmentasi dan dihantui oleh chilling effect (efek gentar) akibat kriminalisasi maupun kekerasan ekstrim, seperti dalam kasus aktivis kontras Andrie Yunus.
Di tengah institusi pengawas yang melemah, krisis merayap ini menemukan akseleratornya ketika fondasi ekonomi ekstraktif mulai rapuh. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi makro kita ditopang oleh keuntungan komoditas sumber daya alam (windfall profit) sektor batu bara dan mineral strategis. Sektor ekstraktif ini mendominasi ekspor Indonesia selama bartahun-tahun.Namun, ketika negara mencoba memperketat kepatuhan fiskal atau aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kekuatan modal oligarki tambang ini tidak melakukan konfrontasi terbuka, tapi patut diduga melancarkan perlawanan asimetris. Ada kecenderungan kuat dari kekuatan kapital besar di sektor ini untuk mengamankan margin keuntungan mereka dengan cara menekan balik instrumen regulasi negara.
Alih-alih melakukan transformasi struktural menuju hilirisasi yang berkeadilan, proses legislasi dan penerapan aturan ketat sering kali harus dikompromikan demi menjaga arus modal jangka pendek ke dalam negeri. Menggunakan jaringan asosiasi pengusaha dan organisasi penyokong untuk menyuarakan narasi bahwa pengetatan fiskal atau pemaksaan retensi devisa yang terlalu kaku akan "merusak iklim investasi" dan memicu kemerosotan lapangan kerja di daerah operasional.
Dengan kapitalisasi finansial yang menggurita hingga masuk ke pendanaan politik, kelompok ini memiliki daya tawar (bargaining power) tinggi. Perlambatan investasi atau penahanan produksi yang mereka lakukan secara senyap mampu memberikan sinyal instabilitas instan bagi pasar keuangan domestik, membuat pembuat kebijakan kerap terpaksa melonggarkan kendali.
Nestapa Struktural Kelas Menengah
Diapit oleh konglomerat ekstraktif yang sangat protektif terhadap keuntungannya, dan elit politik yang sangat pragmatis, beban dari seluruh karut-marut ini sepenuhnya digeser ke pundak kelas menengah. Kelas menengah adalah motor penggerak konsumsi nasional (menyumbang hampir 60 PDB) sekaligus pembayar pajak paling patuh (PPh 21 dan PPN).Ironisnya, mereka mengalami pengabaian struktural (structural neglect). Mereka terlalu "kaya" untuk menerima jaring pengaman sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos), namun terlalu miskin untuk kebal dari hantaman inflasi medis, pendidikan, dan pangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) telah membunyikan alarm keras. Proporsi kelas menengah Indonesia menyusut tajam dari 21,45 persen pada 2019 (57,33 juta orang) menjadi tinggal 17,13 persen pada akhir 2024 (47,85 juta orang). Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang jatuh kelas menjadi kelompok Menuju Kelas Menengah (aspiring middle class).
Memasuki tahun 2026, kondisi ini dapat diperparah oleh rencana kenaikan PPN menjadi 12 dan berbagai pungutan wajib baru. Para ekonom memproyeksikan sekitar 60 hingga 70 persen dari sisa kelas menengah saat ini berada di zona sangat rentan (vulnerable middle class), dengan pengeluaran di batas bawah (Rp2 juta - Rp4 juta per kapita per bulan).
Membengkaknya defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit/CAD) pada Kuartal I-2026 sebesar 4 miliar dolar AS (1,1 dari PDB)—melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 200 juta dolar AS—adalah hantaman fundamental. Berakhirnya era keemasan komoditas seperti batu bara dan nikel, melambatnya ekonomi China, serta meroketnya harga minyak mentah dunia (WTI) mendekati 92 dolar AS per barel akibat tensi geopolitik Timur Tengah, membuat Indonesia terjebak sebagai net oil importer yang mengalami defisit devisa sangat dalam.
Dampaknya langsung merembes ke sektor riil melalui deindustrialisasi dini. Lapangan kerja formal sektor manufaktur menyusut, digantikan oleh pekerjaan informal berkontrak longgar (gig economy), seperti pekerja lepas digital dan pengemudi ojek online, yang tidak memiliki jaminan pensiun maupun kepastian upah.
Kelas menengah kita hari ini sedang bertahan hidup dengan mode "makan tabungan" (dissaving). Data perbankan menunjukkan pertumbuhan tabungan di bawah Rp100 juta terus merosot, sementara rasio kredit macet (NPL) pada paylater dan pinjaman online (pinjol) justru melonjak tajam di kalangan usia produktif.
Keputusasaan Kelas Menengah
Mengapa kelas menengah belum bergerak? Dalam sosiologi politik, kelompok ini memiliki opportunity cost yang tinggi. Mereka takut kehilangan sisa pendapatan harian, takut catatan kepolisiannya rusak (SKCK cacat) yang akan mempersulit mencari kerja di masa depan, dan masih ditopang oleh batas kredit di aplikasi ponsel mereka. Mereka memilih diam secara sadar (calculated silence).Namun, sejarah mengingatkan kita bahwa kepatuhan kelas menengah ada batas akhirnya. Kita layak berkaca pada fenomena Arab Spring 2011, khususnya di Tunisia dan Mesir. Pemicu revolusi di sana bukan sekadar tuntutan kebebasan politik yang abstrak, melainkan akumulasi frustrasi kelas menengah terdidik yang ekonominya terhimpit.
Ketika inflasi pangan meroket, lapangan kerja formal tersumbat oleh nepotisme elite, dan jaring utang privat masyarakat putus, insiden kecil (seperti aksi bakar diri pedagang buah Mohamed Bouazizi di Tunisia) mampu mengubah keputusasaan menjadi amuk massa yang meruntuhkan rezim otoriter dalam sekejap.
Berdasarkan komparasi tersebut, kelas menengah Indonesia akan bertransisi dari mengeluh di media sosial (echo chamber) menjadi protes di dunia nyata ketika melewati tiga ambang batas psikologis: Pertama, The Breaking Point of Food Insecurity (Krisis Perut Anak). Kelas menengah akan menoleransi penurunan gaya hidup.
Mereka bisa berhenti mengonsumsi barang sekunder dan beralih ke komoditas yang lebih murah. Namun, ketika inflasi komponen bahan pangan bergejolak (volatile foods) terus naik di atas 10, mencapai titik di mana seorang kepala keluarga tidak mampu lagi menyediakan susu, protein (telur dan daging), serta biaya sekolah yang layak untuk anaknya, pertahanan psikologis mereka akan runtuh.
Kedua, Total Liquidity Exhaustion (Batas Akhir Likuiditas). Protes nyata akan pecah ketika tabungan masyarakat menyentuh angka nol, dan kapasitas utang mereka mengalami gagal bayar massal (default). Saat "napas buatan" dari instrumen finansial privat itu habis dan perut mulai lapar, ketakutan terhadap aparat dan ancaman kriminalisasi akan menguap dengan sendirinya.
Ketiga, The Death of Meritocracy (Matinya Harapan Generasi Muda). Ketika jutaan Gen Z dan Milenial terdidik menyadari bahwa sekaya apa pun sertifikasi dan pendidikan mereka, jalur mobilitas vertikal ekonomi sudah tertutup oleh nepotisme, koncoisme, dan kelangkaan lapangan kerja formal, mereka tidak lagi memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem. Ketiadaan harapan adalah bahan bakar perubahan kekuasaan yang paling efisien.
Tiga skenario
Melihat lanskap sosial-ekonomi dan politik Indonesia saat ini, perubahan besar atau "Reformasi Jilid II" tampaknya kecil kemungkinan akan menduplikasi persis skenario 1998, tetapi juga tidak akan sepenuhnya berjalan mulus seperti terjadi di Hungaria. Setidaknya ada tiga skenario jalan perubahan yang mungkin terjadi di Indonesia ke depan.Skenario 1: Jalan Hungaria (Konsolidasi Otokrasi Elektoral). Ini adalah skenario status quo saat ini. Jika tidak ada guncangan besar, Indonesia akan terus berjalan di jalur Hungaria: demokrasi subtansial mati perlahan, tetapi prosedur hukum formal tetap dirawat.
Mekanismenya adalah pemilu tetap ada setiap 5 tahun, tetapi aturan mainnya dikunci sejak awal. Elit menggunakan instrumen negara (hukum, bansos, aparat) untuk memastikan faksi mereka tidak bisa kalah. Kelas menengah tetap mengeluh di media sosial (echo chamber), tetapi tidak turun ke jalan karena sibuk bertahan hidup (survival mode) dan takut kriminalisasi.Dalam skenario ini, hasilnya (outcome), Indonesia bertransformasi menjadi hybrid regime (rezim hibrida) permanen—sebuah negara yang tampak luar seperti demokrasi, tetapi dalamnya dijalankan secara oligarkis-otokratis.
Skenario 2: Skenario 1998 Modifikasi (Implosi Ekonomi). Gerakan massa masif seperti 1998 hanya akan berulang jika dipicu oleh implosi (ledakan dari dalam) ekonomi yang ekstrem, bukan sekadar isu moral atau konstitusi.
Mekanismenya: Jika pelemahan Rupiah (mendekati Rp18.000 atau lebih) gagal dimitigasi, memicu inflasi barang pokok (hyperinflation), habisnya tabungan kelas menengah secara total, dan kolapsnya sektor informal (gig economy). Ketika kerawanan atau ketidakamanan pangan (food insecurity) melanda jutaan orang terdidik yang menganggur, ketakutan kriminalisasi oleh aparat yang selama ini mampu menjadi sumbatan, pada saatnya akan jebol.
Dalam skenario ini terjadi kerusuhan sosial dan mobilisasi massa spontan di berbagai kota. Elit politik yang panik karena "kue ekonomi" menyusut akan mulai saling menyalahkan, memicu keretakan elit (elite cleavage). Faksi elit yang oportunis akan menyempal dan menunggangi gerakan massa untuk menjatuhkan faksi penguasa.
Skenario 3: Alternatif lain yaitu Pembangkangan Digital & Fragmentasi Lokal. Mengingat geografi Indonesia yang luas dan canggihnya teknologi digital, ada alternatif ketiga yang khas abad ke-21: Perubahan melalui Pembangkangan Sipil Senyap (Quiet Civil Disobedience) dan Otonomi Daerah. Dalam skenario ini, masyarakat tidak melakukan demonstrasi di Jakarta, melainkan melakukan pembangkangan ekonomi secara masif dan terdesentralisasi.
Di tingkat digital/nasional: masyarakat secara sadar bermigrasi ke ekonomi informal, menghindari sektor formal yang pajaknya mencekik (boikot pajak pasif), menggunakan teknologi enkripsi untuk menghindari sensor, dan membangun jaringan saling bantu berbasis komunitas (mutual aid) tanpa mempedulikan negara.
Di tingkat lokal: Munculnya "pembelotan" dari kepala-kepala daerah berprestasi atau oligarki lokal yang merasa jenuh dengan sentralisasi kekuasaan Jakarta. Mereka mulai mengabaikan instruksi pusat demi mengamankan wilayah dan basis ekonomi mereka sendiri.
Hasilnya, terjadi pelemahan legitimasi negara secara perlahan (decay of state capacity). Pemerintah pusat kehilangan taringnya karena kehabisan uang (penerimaan pajak anjlok) dan ketidakpatuhan daerah, memaksa terjadinya renegosiasi kontrak politik baru secara damai.
