Mengelola Sawit untuk Indonesia yang Kuat

Sejarah selalu memberi jejak. Lebih dari sekadar kenangan, mereka yang optimistis akan menempatkan ukiran kisah masa lalu laksana cermin untuk menatap dan menata rute panjang di depan yang tak kalah menantang. Demikianlah para penulis yang meluncurkan buku bertepatan hari jadi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bermaksud.

Hasrat itu mereka sampaikan dengan sangat lugas, penuh data dan fakta serta analisis sembari memberi sentuhan emosional. Buku yang diberi judul “45 Tahun GAPKI untuk Negeri: Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045” ini ingin kembali meremajakan ingatan yang sesungguhnya sangat sentimental bagi Presiden Prabowo Subianto.

Betapa tidak, gagasan awal dan ide kelahiran asosiasi dengan semangat nasionalisme dan tekad turut memajukan Indonesia ini justru bermula dari buah pikiran ayah kandung presiden kita bersama: Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo!

Tidak hanya menyarankan para usahawan sawit untuk mengorganisasi diri agar industri ini dapat berkontribusi bagi kemajuan republik, perumus kebijakan ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan, Menteri Keuangan (1951-1952), Menteri Perindustrian (1973-1978) dan Menteri Riset dan Teknologi (1978-1983) tersebut bahkan memfasilitasi pertemuan dengan para pejabat masa itu yang tidak mudah terjadi tanpa bantuannya.

Februari 1981, GAPKI, asosiasi itu akhirnya terbentuk. Sesuai pemikiran sang begawan ekonomi, untuk menghadapi permasalahan industri sawit yang semakin kompleks, potensi komoditas strategis Indonesia ini perlu didorong dengan wadah komunikasi yang efektif untuk berdialog dengan pemerintah, petani sawit, masyarakat maupun pemain global. Begitulah kiprah GAPKI sejak lahir hingga sekarang yang dapat dibagi dalam tiga fase. Mulai dari tahap membangun perkebunan sawit nasional (1981-1999), menakhodai industri sawit menghadapi tekanan global (2000-2015) hingga tahap konsolidasi menuju tata kelola berkelanjutan (2016-2025), GAPKI mencoba memainkan peran yang konstruktif sambil terus memperkuat internal organisasi.

Tak sekadar memberi gambaran tentang proses yang panjang serta dinamika sikap dan dukungan pemerintah terhadap industri sawit, dalam setiap langkah juga tersirat keberanian GAPKI berargumentasi dan mengambil risiko, plus kecermatan membaca hakikat interaksi global yang mau tak mau harus dimaknai sebagai trade war dalam industri minyak nabati.

Ke dalam negeri, pendekatannya pun non-konfrontatif, karena ini semua bukan pertarungan zero-sum game. Positioning paling tepat dan menjadi pilihan –sebagaimana dirumuskan para pendiri-- GAPKI bertindak sebagai mitra strategis pemerintah.

Public Sphere

Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi, banyak kemiripan antara terminologi “mitra strategis” dan gambaran Jürgen Habermas mengenai public sphere: medium yang memungkinkan opini-opini masyarakat masuk dan mewarnai keputusan politik.

Filsuf Jerman dari Frankfurt School itu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang sehat dan deliberatif sangat mensyaratkan adanya ruang tempat terjadinya mediasi beragam kepentingan. Peningkatan literasi kelas menengah di Eropa abad ke-18 memungkinkan gagasan dan sikap pemerintah menjadi diskursus publik. Pada kasus GAPKI, pengetahuan para pelaku industri sawit sangat berperan dalam membuat perjalanan industri sawit lebih baik dari pada komoditas lain. Banyak produk agribisnis Indonesia yang sempat berjaya dengan keunggulan komparatif namun terjerembab karena keliru menyikapi regulasi, lemah dalam membersamai pemerintah dan lengah memahami peta maupun diplomasi perdagangan dunia.

Tak mengherankan bila semua kebijakan terkait sawit, semisal domestic market obligation, pungutan ekspor, biofuel, hingga Renewable Energy Directive (RED), European Union Deforestation Regulation (EUDR), maupun UK Due Diligence Law serta global policy lainnya tak pernah luput dari perhatian GAPKI. Komunikasi memainkan peran penting.

Konsep public sphere kemudian dikembangkan Habermas hingga pemikir aliran kritis ini memperkenalkan teori communicative action. Sebuah kesepakatan yang rasional, menurutnya, tidak dicapai karena keistimewaan yang dimiliki partisipan tertentu.

Posisi politis pejabat negara, pengusaha, petani sawit, masyarakat konsumen terkait crude palm oil tentu tidak setara. Kesepakatan yang demokratis terbentuk semata-mata karena semua partisipan terikat dengan bukti dan kekuatan yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan.

Di titik ini, riset-riset menjadi pekerjaan yang semakin penting bagi GAPKI. Tidak hanya untuk membekali tiap dialog di dalam negeri maupun tingkat internasional agar dialektikanya bergerak makin positif, penelitian dan pencarian kembali menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sebagaimana dituangkan pada poin kelima catatan penutup bila ingin sawit Indonesia tetap menguasai dunia.“Riset dan pengembangan menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, meningkatkan nilai tambah serta menjawab tantangan keberlanjutan.”

Referensi bagi petani sawit dan korporasi

Buku setebal 286 halaman ini begitu gamblang memaparkan apa yang sejatinya penting dilakukan para pelaku di industri sawit, terutama langkah-langkah yang sejalan dengan visi Asta Cita.

Selain meningkatkan produktivitas dan konsisten membersamai petani sawit, pekerjaan rumah yang masih tertunda adalah menjaga soliditas di antara sesama pelaku industri ini.

Mendekati usia golden age, upaya memajukan Indonesia melalui komoditas sawit tentu akan lebih berenergi ketika petani rakyat terus mengorganisasi diri dan ribuan korporasi sawit swasta maupun negara merapatkan barisan, bergandengan tangan dalam rumah bersama: GAPKI.

Peresensi: Wuri Ayu Dwi Hartanti, Mahasiswa Program Doktor UNPAD yang tengah meneliti EUDR

Judul : 45 Tahun GAPKI untuk Negeri: Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045Penerbit: Kepustakaan Populer GramediaPenulis: Joko Supriyono, Satrija Budi Wibawa, Mukti Sardjono, Lalang BuanaHalaman: xxv + 286 hlm.