Menjawab Pekerjaan Rumah Pendidikan Kita

(Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026)

HendarmanKetua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor

TANGGAL 2 Mei kembali hadir sebagai pengingat bagi kita semua yaitu bahwa pendidikan bukan sekadar agenda rutin negara, melainkan fondasi masa depan bangsa. Tahun 2026 ini, Pemerintah melalui kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, telah menetapkan tema Hari Pendidikan Nasional 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Tema yang diusung tersebut menekanan pada proses “memanusiakan manusia”. Hal tersebut merupakan sebuah gagasan klasik dari Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan hingga hari ini. Tema tersebut juga mengindikasikan optimisme Pemerintah. Namun pertanyaannya: sejauh mana “pendidikan bermutu untuk semua” telah benar-benar terwujud?

Fondasi Sudah Dibangun

Program apa saja yang sudah direalisasikan kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah tersebut dalam 18 bulan terakhir? Apakah program tersebut diarahkan untuk menjawab pekerjaan rumah pendidikan yang telah berlangsung lama? Dalam kaitan ini, pemerintah telah meletakkan fondasi menuju “pendidikan bermutu untuk semua”. Berbagai capaian patut diapresiasi. Pada 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi, dan lebih dari 288.000 sekolah telah menerima perangkat papan interaktif digital sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran.

Distribusi papan interaktif ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap paradoks lama yaitu mempercepat kemajuan di satu sisi, tetapi memperlebar kesenjangan di sisi lain jika tidak disertai pemerataan infrastruktur dasar Banyak teori pendidikan modern, termasuk pandangan Andy Hargreaves yang menempatkan guru sebagai motor utama perubahan pendidikan.

Kebijakan pemerintah tampaknya sejalan dengan pandangan tersebut. Telah dialokasikan beasiswa peningkatan kualifikasi guru hingga Rp3 juta per semester, dengan target 150.000 guru pada 2026. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam membenahi sektor pendidikan, terutama pada aspek infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik.

Sebelum ini, realitasnya yang ada permasalahan guru menyangkut distribusi tidak merata, kualitas belum seragam, dan beban administratif masih tinggi. Program peningkatan kompetensi juga menjadi perhatian dimulai dari pembelajaran mendalam, kecerdasan artifisial, hingga kepemimpinan sekolah. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah progresif.

Tetapi pertanyaannya yaitu apakah pelatihan tersebut benar-benar berdampak pada praktik di kelas? Banyak reformasi pendidikan gagal bukan karena desain kebijakannya buruk, tetapi karena tidak menyentuh praktik pembelajaran sehari-hari. Yang menjadi tantangan yaitu bagaimana memastikan bahwa guru adalah “agen pembelajaran dan peradaban.”Fokus utama lain adalah penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pendekatan ini menekankan pemahaman konseptual, bukan sekadar hafalan. Secara teoritis, ini sejalan dengan pemikiran John Dewey tentang learning by doing.

Namun, yang mungkin dapat menjadi tantangan adalah kompetensi guru yang ada, kondisi infrastruktur termasuk kelas yang memungkinkan pembelajaran terjadi dengan dinamis dan interaktif, dan bagaimana agar sistem evaluasi tidak hanya berbasis tes.

Dalam konteks Indonesia, banyak sekolah masih berjuang dengan rasio guru-murid yang tinggi dan keterbatasan sarana, pendekatan ini menghadapi tantangan serius. Tanpa kesiapan sistem, pembelajaran mendalam berisiko menjadi jargon baru tanpa perubahan substansial.

Pemerintah juga mempertimbangkan relevansi pendidikan dan dunia kerja. Data menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di Indonesia masih relatif tinggi. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Untuk itu kementerian yang mengurusi pendidikan dasar menengah menekankan pentingnya melahirkan manusia yang “terampil, mandiri, dan bertanggung jawab.” Kebijakan melibatkan dunia usaha menjadi prioritas, disamping mewujudkan kolaborasi antara sekolah, industri, dan masyarakat masih bersifat sporadis.

Memastikan Perubahan Nyata

Menarik mencermati kebijakan Pemerintah yang menekankan pentingnya tiga hal yaitu mindset, mental, dan misi. Ini menjadi pesan yang sangat penting, dan apabila tidak terwujud justru sebaliknya akan menjadi kritik tersirat.

Sebelum ini di masa lalu, banyak kebijakan pendidikan berhenti pada capaian administratif seperti jumlah sekolah direvitalisasi, jumlah guru dilatih, atau jumlah perangkat didistribusikan. Apakah pengukuran perubahan nyata hanya diukur dari angka-angka?

Secara sederhana, perubahan nyata itu dapat dengan mudah diukur dengan berbagai indikator. Indikator tersebut juga dapat dibuktikan dan dilihat secara nyata.

Beberapa indikator tersebut, misalnya: (1) apakah murid lebih kritis setelah melalui proses pembelajaran mendalam dan adanya Tes Kemampuan Akademik (TKA)?, (2) apakah guru lebih reflektif setelah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam secara konseptual?, dan (3) apakah sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi proses pembelajaran sehingga murid menjadikannya sebagai rumah kedua.