4 Poin Permintaan Maaf Menteri PPPA soal Usul Gerbong KRL Khusus Perempuan Dipindah ke Tengah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya soal usul gerbong khusus perempuan dipindah ke bagian tengah KRL. Apa saja poin-poin permintaan maaf tersebut?
Diketahui, Arifah Fauzi mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian kereta. Usul itu ia sampaikan seusai insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026).
"Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ucap Arifah kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Arifah menambahkan, "Jadi yang laki-laki di ujung, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sementara itu."
Baca Juga: Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Khusus Perempuan Dipindah ke TengahPernyataan Arifah tersebut langsung menuai polemik, terutama di media sosial (medsos), karena dianggap bukan merupakan solusi. Beragam meme pun bermunculan.
Sejumlah pejabat tak sependapat dengan pernyataan Arifah tersebut. Misal, Dirut PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa aspek keselamatan penumpang kereta api, termasuk Commuter Line, tidak dibedakan berdasarkan gender.
Baca Juga: Menteri PPPA Usul Gerbong Perempuan Dipindah, Dirut KAI Tegaskan Keselamatan Penumpang Tidak Bedakan Gender
Menurut Bobby, KAI selama ini menerapkan standar keselamatan yang sama bagi seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan. "Mengenai gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki," tegas Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (29/4/2026).
Setelah pernyataannya menuai polemik, Arifah akhirnya meminta maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram @kemenpppa, Rabu (29/4/2026) malam. Berikut ini empat poin pentingnya.
1. Sampaikan Dukacita
Arifah menyampaikan dukacita mendalam atas insiden yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat tersebut. "Hati dan doa kami bersama sleuruh korban dan keluarga yang ditinggalkan," ujar Arifah, dikutip dari video tersebut.2. Akui Pernyataan Kurang Tepat
Arifah mengakui pernyataannya yang menuai polemik tersebut kurang tepat. "Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut," ujar Arifah.Arifah menambahkan, "Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya."3. Keselamatan Nomor Satu
Arifah memahami, dalam situasi duka seperti ini yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. "Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki."Saat ini, kata Arifah, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. "Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh," ujarnya.
4. Kementerian PPPA Pastikan Hak Korban
Arifah mengatakan Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan."Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini."
Arifah mengajak untuk bersama-sama memusatkan perhatian kepada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. "Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan."
