May Day 2026: ASPEK Rumuskan 10 Agenda Utama

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 kembali menjadi momentum penting bagi gerakan buruh untuk menegaskan arah perjuangan yang lebih substansial. Konfederasi ASPEK Indonesia menilai politik upah murah, tingginya biaya ekonomi, dan lemahnya industri nasional menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi serta masuknya investasi berkualitas di Indonesia.

Konfederasi ASPEK Indonesia menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang konsolidasi dan artikulasi tuntutan kepada negara agar menghadirkan sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca juga: Profil Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Dalam momentum ini, Konfederasi ASPEK Indonesia mengusung tema “Reformasi Total UU Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial yang Berkeadilan” sebagai refleksi atas berbagai persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan secara komprehensif.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi menilai, ketimpangan dalam hubungan industrial masih menjadi persoalan utama. Praktik upah murah, ketidakpastian kerja melalui skema outsourcing dan kontrak berkepanjangan, Pemagangan Kemitraaan palsu yang dialami pekerja platfoem serta lemahnya perlindungan sosial terus menekan kualitas hidup pekerja

Ia juga menyoroti kondisi upah buruh yang masih jauh dari layak. Berdasarkan data upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026, lebih dari 100 kabupaten/kota masih memiliki UMK di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan, di lebih dari 25 kabupaten/kota, UMK masih berada di bawah Rp2,5 juta. Artinya hanya sekitat Rp80 rb-Rp100 rb per hari.

Baca juga: Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja

Rusdi menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak pekerja dan juga tidak mempunyai kekuatan daya beli yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja masih hidup dalam tekanan ekonomi. Bagaimana Indonesia bisa serius mewujudkan Indonesia Emas, jika hingga hari ini masih mempertahankan politik upah murah dan mengabaikan standar hidup layak?” ujarnya, Selasa (28/4/2026).Di sisi lain, Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan kenaikan upah minimum dalam dua tahun terakhir yang dinilai menunjukkan arah perbaikan. Rusdi menilai bahwa kebijakan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dalam dua tahun terakhir mendorong kenaikan upah minimum di kisaran 6 hingga 7 persen. Ini menunjukkan adanya keberpihakan awal terhadap perbaikan kesejahteraan buruh,” ujar Rusdi

Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat secara lebih progresif dan berkelanjutan. “Pada periode sebelumnya, kenaikan upah hanya berada di kisaran sekitar 3 persen, sehingga daya beli buruh mengalami tekanan cukup lama. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih berani dan konsisten untuk memastikan upah benar-benar mengacu pada aurvey KHL,” lanjutnya.

Rusdi juga menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat masuknya investasi bukanlah tingkat upah, melainkan tingginya biaya ekonomi yang tercermin dari indikator efisiensi investasi nasional. Berdasarkan kajian Bank Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6 hingga 7, yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien dibandingkan negara lain.

“ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak efisien. Ini bukan karena upah buruh, tetapi karena tingginya biaya ekonomi akibat korupsi, pungutan liar, birokrasi yang berbelit, serta persoalan logistik dan infrastruktur,” tegas Rusdi.Pandangan ini juga sejalan dengan laporan World Economic Forum yang menempatkan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama investasi dan daya saing, bukan tingkat upah tenaga kerja. “Fakta global menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi dibanding murahnya upah. Karena itu, narasi yang menyebut upah buruh sebagai penghambat investasi harus dihentikan,” ujarnya.

Selain itu, Rusdi menyoroti lemahnya struktur industri nasional yang masih didominasi perusahaan maklon di sektor padat karya. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak ada transfer teknologi, dan daya saing industri nasional tetap lemah,” tambah Rusdi.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.“Ketika buruh ditekan, pengusaha lemah daya saing, dan negara gagal menghadirkan iklim investasi yang sehat, maka ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera melakukan perubahan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk konkret arah perjuangan, Konfederasi ASPEK Indonesia merumuskan sejumlah agenda utama:

10 Agenda Utama ASPEK Indonesia

1. Terapkan jaminan Kesehatan (BPJS) gratis untuk seluruh rakyat.2. Akhiri politik upah murah dan penerapan upah layak.3. Stop perbudakan berkedok outsourcing, kontrak, magang, kemitraan palsu dan relawan4. Peningkatan manfaat jaminan pensiun yang berkualitas.5. Penerapan dana cadangan pesangon yang saat ini tidak wajib menjadi wajib dan kembalikan nilai pesangon sesuai aturan UU 13/20036. Reformasi total UU ketenagakerjaan dan jaminan sosial.7. Sahkan UU perlindungan pekerja GIG ekonomi (Driver Online)8. Dorong terciptanya iklim investasi yang sehat, bersih, dan berkeadilan, benahi pungli serta birokasi yang berbelit belit.9. Perkuat industri nasional berbasis sumber daya alam yang dimiliki, sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah bagi negara.10. Dorong Program pendidikan gratis hingga jenjang S1, serta akses perumahan dan transportasi yang murah berkualitas untuk seluruh rakyat.

Rusdi menegaskan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas harus bertumpu pada kesejahteraan pekerja. “Tidak ada Indonesia Emas tanpa upah yang layak dan buruh yang sejahtera,” tegasnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan politik upah murah, menjadikan KHL sebagai dasar utama penetapan upah, memperbaiki iklim investasi, dan membangun industri nasional yang kuat. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.