Kapal Perang AS Tembaki Kapal Kargo Iran di Dekat Selat Hormuz, lalu Merampasnya

Kapal perang Amerika Serikat (AS) telah menembaki ruang mesin kapal kargo berbendera Iran di dekat Selat Hormuz pada hari Minggu. Awak kapal Amerika kemudian menyita atau merampas kapal kargo tersebut.

Perampasan kapal kargo Iran itu dikonfirmasi Presiden AS Donald Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, sebagaimana dilansir NPR, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: 3 Kapal Induk AS Bersiap Kepung Iran, Salah Satunya Kapal Terbesar di Dunia

Trump menulis bahwa Kapal Perusak Rudal Terpandu Angkatan Laut AS USS Spruance mencegat Touska di Teluk Oman.

"Angkatan Laut AS memberi mereka peringatan yang adil untuk berhenti. Awak kapal Iran menolak untuk mendengarkan, jadi kapal Angkatan Laut kami menghentikan mereka tepat di tempat dengan meledakkan lubang di ruang mesin," tulis Trump.

Dia mengatakan Korps Marinir AS telah mengamankan kapal tersebut. "Kapal itu berada di bawah Sanksi Departemen Keuangan AS karena riwayat aktivitas ilegal mereka sebelumnya," imbuh Trump.Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal Iran menolak untuk mematuhi peringatan AS selama enam jam sebelum AS menembaki kapal tersebut dan menaikinya.

"Pasukan Amerika bertindak secara hati-hati, profesional, dan proporsional untuk memastikan kepatuhan," kata CENTCOM.

Serangan tersebut tampaknya merupakan peningkatan blokade AS terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari blokade tersebut, AS sejauh ini telah memerintahkan 25 kapal komersial untuk berbalik atau kembali ke pelabuhan Iran, menurut CENTCOM.

Trump sebelumnya menuduh Iran melanggar ketentuan gencatan senjata selama dua minggu dalam perang tersebut setelah Iran menembaki kapal-kapal di Selat Hormuz. Sebaliknya, Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata dengan tetap memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Insiden ini terjadi ketika para pejabat AS menuju Islamabad, Pakistan, untuk putaran lain perundingan dengan Iran guna menegosiasikan pengakhiran perang.Tiga pejabat AS yang menuju Pakistan adalah Wakil Presiden JD Vance, utusan khusus AS Steve Witkoff, dan menantu Presiden Trump; Jared Kushner. Demikian diungkap seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim.

Pada Minggu sore, media Iran; IRNA, melaporkan bahwa pemerintah telah menolak untuk bergabung dalam perundingan tersebut.

IRNA mengutip apa yang digambarkan sebagai "Tuntutan Washington yang berlebihan, harapan yang tidak realistis, perubahan sikap yang konstan, kontradiksi yang berulang, dan blokade Angkatan Laut yang sedang berlangsung", yang dianggap Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata.

Pada Minggu pagi, Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa perundingan akan dimulai pada Senin malam.

"Kami menawarkan KESEPAKATAN yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap Pembangkit Listrik, dan setiap Jembatan, di Iran. TIDAK ADA LAGI PRIA BAIK!" tulis Trump.Trump memuji blokade AS terhadap Selat Hormuz, mengatakan bahwa hal itu merugikan Iran USD500 juta per hari sementara Amerika Serikat tidak kehilangan apa pun.

"Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin di Selat Hormuz—Pelanggaran Total terhadap Perjanjian Gencatan Senjata kita!" tulis Trump.

Setelah sempat membuka kembali Selat Hormuz, Iran kembali menutup jalur air ekonomi vital tersebut, dengan mengatakan akan membatasi kapal untuk melewatinya selama AS terus memblokade pelabuhan Iran.

Kepala negosiator Iran yang juga Ketua Parlemen Mohammed Bagher Qalibaf, dengan tegas berkomentar di televisi pemerintah Iran: "Tidak mungkin bagi pihak lain untuk melewati Selat Hormuz sementara kita tidak bisa."

Militer AS mengatakan di X bahwa mereka memaksa 23 kapal untuk berbalik arah sebagai bagian dari blokade pelabuhan Iran.

Sekitar 20 minyak mentah dan gas alam dunia biasanya melewati jalur air sempit tersebut, yang pada dasarnya telah ditutup Iran untuk kapal tanker internasional sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap negara tersebut pada akhir Februari.