Menteri Nusron Wahid Siap Alokasikan Lahan 129 Ribu Hektare untuk Dibangun Kawasan Hunian
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid mengatakan saat ini ada sekitar 129 ribu hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan hunian vertikal dan kota satelit. Iamenjelaskan, potensi lahan tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.
"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektar," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga: OJK Izinkan SLIK di Bawah Rp1 Juta Ajukan KPR Subsidi, Begini Aturan Terbarunya
Nusron Wahid mengatakan, untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.
"Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN (Proyek Strategis Nasional). "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujarnya.
Maruarar Sirait juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima data awal terkait potensi pembangunan rusun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi bagi masyarakat.
Baca Juga: Percepat Pembangunan Rumah Subsidi, Apersi Banten Berharap Sinergi Lintas Kementerian
"Yang kedua, kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami," jelasnya.
Maruarar Sirait menambahkan, bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah aset negara, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat.
"Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara sudah disampaikan seperti itu," pungkas Menteri Ara.
