Strategi Politik Dua Kaki Indonesia dan Perang Pola Pikir ala Kolonialisasi Modern

Agus WidjajantoPemerhati Sosial, Budaya, dan Politik

POLITIK dua kaki pernah dilakukan oleh presiden pertama kita sekaligus Proklamator, Soekarno, dalam menghadapi situasi Perang Dingin saat itu. Salah satu manuver paling khas Soekarno adalah Politik Bebas-Aktif ala “Mendayung di antara dua karang”.

Pendekatan ini mencerminkan strategi yang sangat selaras dengan ajaran Sun Tzu: “Menang tanpa bertempur”, yakni melalui diplomasi cerdas dan adu strategi yang presisi, bukan konfrontasi terbuka.

Beberapa langkah jenius Soekarno di era 1950–1965:

1. Manfaatkan Rivalitas Perang Dingin

Soekarno memahami bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berebut pengaruh global. Ia tidak sekadar menjadi objek tarik-menarik, melainkan memainkan keduanya secara aktif dan terukur. Prinsip Sun Tzu: “Biarkan musuh saling melemahkan, kau ambil untungnya.”

Dari Soviet: Alutsista berat dengan harga murah dan skema kredit lunak. Indonesia memperoleh kapal selam Whiskey-class, cruiser Irian, MiG-17/19/21, bomber Tu-16, dan tank. TNI-AL dan AU menjelma menjadi kekuatan dominan di belahan bumi selatan saat itu, sebuah lompatan strategis yang signifikan.

Dari AS: Bantuan ekonomi melalui Ford Foundation, program pendidikan, serta pelatihan militer. Termasuk juga proyek strategis seperti Jatiluhur, yang memperkuat fondasi pembangunan nasional.

2. Hindari Ketergantungan Total

Sun Tzu mengingatkan: “Jangan gantungkan nasib pada satu sekutu.” Soekarno menolak menjadi satelit Moskow ataupun Washington. Ia menggagas poros Non-Blok melalui KTT Asia-Afrika 1955 di Bandung. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjaga kemandirian, tetapi juga meningkatkan posisi tawar di panggung internasional.

3. Kekuatan Militer untuk Diplomasi

Pembangunan militer tidak semata untuk perang terbuka, melainkan sebagai instrumen deterrence dan tekanan politik. Kasus Trikora 1961–1962 menjadi contoh konkret: dengan dukungan armada Soviet di belakang, Belanda akhirnya bersedia berunding soal Irian Barat tanpa eskalasi perang skala penuh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan militer dapat berfungsi sebagai alat diplomasi yang efektif.

4. Bangun Citra Pemimpin Dunia Ketiga

Soekarno memanfaatkan isu anti-kolonialisme untuk menyatukan kekuatan Asia-Afrika. Ini adalah bentuk “serangan psikologis” terhadap lawan—menyerang hati dan pikiran—sejalan dengan ajaran Sun Tzu: “Puncak keahlian perang adalah menundukkan musuh tanpa bertempur.” Dengan demikian, legitimasi moral Indonesia meningkat di mata dunia berkembang.Risikonya memang besar. Setelah 1965, strategi ini runtuh akibat rapuhnya ekonomi domestik dan ketergantungan terhadap alutsista Soviet yang menjadi masalah ketika hubungan memburuk.

Namun, secara taktik jangka pendek, Soekarno berhasil menjadikan Indonesia disegani dan mampu merebut Irian Barat tanpa perang besar melawan Belanda—sebuah capaian strategis yang tidak sederhana.

Dalam konteks kekinian—di tengah memanasnya eskalasi konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel—serta dinamika geopolitik dan strategi global yang semakin kompleks, politik dua kaki kembali menemukan relevansinya.

Dalam praktiknya, pendekatan ini tampak dimainkan oleh Prabowo, namun dengan konfigurasi papan catur global yang jauh berbeda dibanding era Soekarno. Presiden berkunjung ke Rusia dan dilanjutkan ke Prancis, sementara Menteri Pertahanan menjalin komunikasi intens dengan Amerika Serikat.

Persamaannya dengan era Soekarno:

1. Tidak Mau Jadi Satelit Blok Mana pun

Prabowo aktif menjalin hubungan dengan Washington, Beijing, hingga Moskow. Prinsip bebas-aktif tetap menjadi fondasi, menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar.

2. Modernisasi Militer via Multi-sumber

Pembelian Rafale dari Prancis dan F-15EX dari AS, sembari tetap menjaga hubungan dengan China dan Rusia, mencerminkan diversifikasi sumber kekuatan. Ini mengingatkan pada langkah Soekarno yang memadukan bantuan Soviet dan AS.

3. Pakai Militer sebagai Daya Tawar Diplomasi

Penguatan TNI melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield dengan AS dan “Peace Komodo” dengan China menunjukkan strategi Sun Tzu: “Tunjukkan kekuatan agar tidak perlu digunakan.”

Bedanya, konteks geostrategis 2024–2026 sudah berubah.

Era Soekarno: Dunia bipolar yang tegas—AS vs Soviet—sehingga ruang manuver relatif jelas.

Era Prabowo: Dunia multipolar yang cair, dengan aktor seperti China, India, Uni Eropa, hingga kekuatan menengah seperti Turki dan Arab Saudi.Ancaman non-militer dominan: Perang siber, perang dagang, disinformasi, hingga proxy NGO menjadi instrumen utama.

Ketergantungan ekonomi lebih dalam: China sebagai mitra dagang utama dan AS sebagai sumber teknologi membuat ruang manuver semakin sempit.

Publik lebih melek informasi: Propaganda kini langsung masuk ke perangkat pribadi, menjadikan ruang digital sebagai medan tempur utama.

Jika Soekarno menggunakan dua kaki untuk merebut Irian Barat, maka Prabowo menggunakannya untuk menjaga kedaulatan ekonomi, pembangunan IKN, hilirisasi, serta menghindari keterlibatan dalam konflik besar AS–China.

Tantangannya jauh lebih kompleks. Margin kesalahan semakin kecil: satu langkah keliru dapat berujung pada sanksi atau kehilangan investasi strategis. Namun, jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi swing state yang diperebutkan, bukan sekadar medan tempur.

Banyak yang berpendapat bahwa kedekatan berlebihan dengan AS dalam konteks saat ini justru berisiko. Beberapa alasannya:

1. Pola Intervensi Politik

Sejarah menunjukkan keterlibatan AS dalam perubahan rezim di berbagai kawasan. Sun Tzu: “Kenali pola musuh.” Pola ini terbaca dalam praktik geopolitik modern.

2. Syarat Ideologis yang Mengikat

Kerja sama sering disertai agenda nilai tertentu yang berpotensi menekan kebijakan domestik.

3. Ketergantungan Dolar dan Sistem Keuangan

Dominasi SWIFT, IMF, dan World Bank menjadi instrumen non-militer yang sangat efektif.

4. Basis Militer dan Konflik ProksiKedekatan berlebih berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik kawasan.

5. Operasi Intelijen dan Soft Power

Pembentukan opini publik melalui media, NGO, dan lembaga riset menjadi strategi halus namun berdampak panjang.

Namun, China pun memiliki risiko tersendiri: jebakan utang, dominasi produk, serta isu kedaulatan di Natuna Utara. Perbedaannya, risiko China lebih bersifat ekonomi, sementara risiko AS cenderung menyentuh ranah politik dan kedaulatan.

Di sinilah strategi “dua kaki” menjadi rasional: mengambil manfaat tanpa menyerahkan kendali.

Pengaruh negara adidaya yang dibungkus dengan isu Hak Asasi Manusia merupakan bentuk kolonialisasi modern yang paling halus: perang pikiran terhadap generasi muda. Sun Tzu menegaskan: “Puncak keahlian adalah menundukkan niat musuh.” Kini, medan tempurnya berada di genggaman—di layar ponsel.

Kenapa AS Unggul dalam Perang Pikiran:

1. Dominasi Platform DigitalPlatform global menentukan arus informasi dan persepsi publik.

2. Soft Power BudayaIndustri hiburan membentuk standar global tentang gaya hidup dan nilai.

3. Beasiswa dan Pertukaran PelajarMembentuk elite intelektual dengan perspektif tertentu.

4. NGO dan Isu GlobalFraming isu memengaruhi cara pandang generasi muda.

5. Framing Sejarah dan KonflikNarasi global seringkali lebih dahulu membentuk opini sebelum fakta diverifikasi.

Bahaya jika kalah, sebagian besar populasi menjadi pasif, sementara kelompok terdidik justru terseret kepentingan eksternal. Ini adalah bentuk penjajahan baru—tanpa invasi militer.

Pertahanan ala Sun Tzu:

1. “Kenali medan” — Perkuat literasi digital.2. “Serang strategi musuh” — Bangun narasi tandingan.

3. “Perkuat benteng” — Teguhkan identitas budaya.

Perang ini tidak dimenangkan dengan tank atau jet tempur, melainkan dengan narasi, konten, dan pendidikan kritis. Untuk itu, negara beserta perangkatnya harus menjadi benteng pertahanan dengan bekerja sama erat dengan masyarakat: TNI, Polri, BIN, BAIS, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Karena ini adalah perang pikiran, negara tidak bisa abai.

Sun Tzu berkata: “Yang tidak bisa dipertahankan harus diserang; yang tidak bisa diserang harus dipertahankan.” Pikiran generasi muda adalah benteng terakhir kedaulatan. Jika runtuh di sana, maka runtuhlah segalanya.

Jika negara ingin melindungi, maka pendekatannya harus berlapis:

1. Lapis Intelijen: Petakan SeranganIdentifikasi aktor, sumber dana, dan pola narasi menjadi kunci respons strategis.

2. Lapis Regulasi: Atur Ruang TempurRegulasi harus memastikan transparansi dan akuntabilitas tanpa membungkam kebebasan.

3. Lapis Serangan Balik: Produksi NarasiNegara harus hadir dalam produksi konten yang kuat dan relevan.

4. Lapis Benteng: Didik RakyatPendidikan kritis menjadi fondasi utama pertahanan jangka panjang.

Risiko jika negara diam, mayoritas menjadi penonton, sementara minoritas terdidik justru diarahkan oleh kepentingan asing. Kebijakan publik pun berpotensi menyimpang dari kepentingan nasional.

Namun, pendekatan tidak boleh otoriter. Represi justru akan memperkuat narasi negatif dan menjadi bahan propaganda. Maka, strategi terbaik tetap: “Menang tanpa bertempur, namun musuh merasa kalah secara terhormat.”

Pertanyaannya, apakah elite kita memiliki visi dan keberanian untuk menghadapi perang model baru ini? Ataukah masih terjebak dalam kepentingan jangka pendek?

Ini adalah tanggung jawab kolektif—agamawan, budayawan, akademisi, guru, orang tua, dan seluruh elemen bangsa—untuk menjaga jati diri dan ketahanan nasional.