Sistem Tol Selat Hormuz Iran Tantang Hegemoni Petrodolar di Tengah Lonjakan Inflasi AS
Pemberlakuan sistem tol oleh Iran di Selat Hormuz yang mewajibkan pembayaran dalam mata uang yuan atau kripto memicu ketidakpastian baru terhadap masa depan perdagangan minyak berdenominasi dolar AS atau petrodolar. Langkah ini memperumit konstelasi ekonomi global, terutama saat AS sedang berjuang menghadapi tekanan inflasi yang kembali melonjak di atas target.
"Penguasaan berkelanjutan Iran atas selat tersebut merupakan kemunduran strategis bagi Amerika Serikat, namun gagasan bahwa petrodolar akan segera mati dan digantikan petroyuan masih terlalu jauh dari kenyataan," ujar Kepala Analis Geopolitik Alpine Macro, Dan Alamariu, dalam laporan analisisnya dikutip dari Yahoo Finance, Senin (13/4/2026).
Baca Juga:AS Ancam Blokir Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Diramal Tembus USD150 per Barel
Sejak akhir Maret, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mewajibkan setiap kapal tanker yang melintasi jalur logistik energi vital tersebut membayar sekitar USD1 per barel minyak mentah yang diangkut. Bagi kapal tanker raksasa jenis Very Large Crude Carrier (VLCC), biaya sekali melintas bisa mencapai USD2 juta yang harus dibayar melalui yuan Tiongkok atau stablecoin seperti Tether guna menghindari sistem perbankan konvensional.
Ironisnya, meski Iran menolak penggunaan dolar AS secara langsung, stablecoin yang diterima justru dipatok satu banding satu dengan nilai mata uang tersebut. Para analis menyebut fenomena ini sebagai "bayangan digital dolar" di mana teknologi blockchain digunakan untuk mengelak dari rezim sanksi finansial Washington yang selama ini menjadi instrumen utama kekuatan ekonomi Negeri Paman Sam.
Ketegangan di Selat Hormuz ini terjadi di tengah latar belakang makroekonomi AS yang memburuk, di mana inflasi pada Maret melonjak tajam menjadi 3,3 persen secara tahunan. Kondisi ini membuat bank sentral AS, Federal Reserve, berada dalam posisi sulit dan dinilai tidak mampu memangkas suku bunga setelah inflasi melampaui target selama 60 bulan berturut-turut.
Ketua Rockefeller International, Ruchir Sharma, menilai ruang gerak Federal Reserve saat ini sangat terbatas untuk melakukan intervensi ekonomi. Ia menyebut bahwa dalam kondisi guncangan ekonomi biasanya bank sentral akan segera memberikan stimulus, namun kali ini respons tersebut sulit terwujud mengingat tingginya tekanan harga konsumen dan ketidakpastian jalur distribusi energi.
Baca Juga:Trump Ancam Gebuk China dengan Tarif 50 Jika Kirim Senjata ke Iran
Senada dengan hal tersebut, CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, memperingatkan bahwa konflik di wilayah tersebut dapat menghasilkan kejutan harga komoditas yang signifikan dan berkelanjutan. Dampak kenaikan biaya energi ini dikhawatirkan akan merembet ke seluruh rantai pasok, mulai dari bahan bakar hingga pupuk, yang pada akhirnya memicu inflasi yang lebih melekat (sticky inflation).
Meski sistem tol Iran dianggap sebagai ancaman bagi dominasi finansial AS, para analis memperkirakan negara-negara di kawasan Teluk justru memiliki insentif lebih kuat untuk mempererat hubungan dengan Washington. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran regional terhadap dominasi Teheran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20 persen pasokan minyak dan gas laut dunia.
