Istana Sambut Baik Iran dan AS Gencatan Senjata 2 Pekan
Istana menyambut baik langkah gencatan senjata yang diambil oleh Iran dan Amerika Serikat (AS) selama dua minggu. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
"Ya sebagaimana yang tadi kami sampaikan, segala upaya untuk menurunkan eskalasi atau menurunkan ketegangan pastilah kita menyambut baik," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa apa pun yang terjadi di dunia akan mempengaruhi apa yang terjadi di internal negara."Karena apa pun yang terjadi sekarang ini kan dunia itu saling terhubung, berpengaruh juga terhadap kondisi di negara kita meskipun secara jarak cukup jauh kan," ujarnya.
Baca Juga: AS dan Iran Sepakat Gencatan Senjata, Teheran Rayakan Kemenangan!
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara AS dengan Iran. Gencatan senjata ini akan menghentikan konflik antara kedua negara dan membuka jalur Selat Hormuz selama dua pekan, sementara negosiasi damai berjalan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang, menilai bahwa kondisi ini mencerminkan adanya upaya dari pihak-pihak terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong terciptanya de-eskalasi.
"Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan," kata Yvonne dalam konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan pentingnya bagi semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta selalu mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik.
"Dialog dan diplomasi terus kita ulang berulang kali bahwa ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik," ujarnya.
Indonesia juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan navigasi sebagai hak yang dijamin oleh hukum internasional, termasuk Konvensi PBB UNCLOS.
"Pemerintah Indonesia akan terus mendukung setiap upaya diplomasi yang konstruktif, termasuk upaya-upaya yang dapat berkembang menjadi penyelesaian yang sifatnya lebih permanen dengan perlindungan warga sipil sebagai fokus utama kita," pungkasnya.
