MBG: Program Makan atau Mesin Ekonomi yang Kita Abaikan?

Roy NendissaGuru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian UNDANA

KITA mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sudut yang keliru. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi. Semua itu penting, tetapi bukan inti persoalannya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan. Apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar yang selama ini kita abaikan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting jika diletakkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta basis ekonomi masyarakat yang masih sangat bertumpu pada pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya melihat MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Justru di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam jumlah besar dan terus-menerus harus dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat. Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran.

Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar—sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul: bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Sebagai akademisi di bidang ekonomi pertanian dan agribisnis di Universitas Nusa Cendana, saya melihat ada kegelisahan yang cukup mendasar. Kita terlalu sibuk memperdebatkan masalah di permukaan, tetapi belum cukup serius menangkap peluang besar di baliknya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menambah kritik terhadap MBG, melainkan untuk menggeser cara pandang: bahwa program ini harus dibaca sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di NTT.

MBG sebagai Pasar yang Pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat (Leao et al., 2023; Xie et al., 2022).Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas.

Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT: kepastian permintaan.

Di sinilah letak kekeliruan kita. MBG terlalu sering dibaca sebagai beban anggaran, bukan sebagai peluang ekonomi. Seolah-olah tugas pemerintah selesai ketika makanan sampai ke tangan siswa.

Padahal, di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani.

Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Mengapa Ini Sangat Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak boleh sama dengan daerah yang sudah memiliki infrastruktur pasar yang lebih matang. NTT adalah wilayah yang masih menghadapi tantangan serius dalam kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, tetapi harus dijadikan alat intervensi ekonomi yang sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal. Kalau kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi.

Anak-anak memang mendapat makanan, tetapi petani lokal tidak mendapat pasar. Anggaran tetap berjalan, tetapi ekonomi desa tidak tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Ini sangat relevan karena struktur ekonomi NTT masih sangat bergantung pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, dan usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan rutin seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mengapa Selama Ini Belum Dimanfaatkan dengan Baik

Masalahnya bukan pada kurangnya peluang. Peluangnya justru sangat besar. Yang belum kuat adalah cara pandang dan desain kebijakannya. Program seperti MBG masih terlalu sering dikelola dalam logika belanja jangka pendek: yang penting makanan tersedia, yang penting program jalan. Pendekatan ini memang cepat, tetapi miskin visi.Akibatnya, pemerintah cenderung mencari pemasok yang paling siap secara cepat, tanpa sungguh-sungguh membangun sistem agar masyarakat lokal juga siap menjadi pemasok. Padahal, manfaat ekonomi dari pengadaan pangan publik tidak akan muncul maksimal bila program berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kelembagaan, pelatihan, pembiayaan, koordinasi, dan keterlibatan sektor swasta (Leao et al., 2023; Omuse et al., 2025).

Bagi NTT, kekeliruan seperti ini akan jauh lebih mahal. Sebab jika program tidak didesain untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar MBG, maka daerah ini akan kembali hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Yang Dibutuhkan adalah Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, ini berarti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas mungkin bisa dipenuhi sekaligus, tetapi komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana.

Ini memerlukan peta sentra produksi, pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, dan kemitraan dengan pelaku usaha. Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Gambar 1. Ekosistem MBG sebagai Instrumen Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, tetapi menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan koordinasi.

Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani menjadi produsen utama. KADIN dan pelaku industri berperan membuka akses pasar dan kontrak.

Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan usaha. Jika seluruh unsur ini terhubung, maka MBG tidak lagi hanya memberi makan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal NTT.

Kajian tentang adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang bila ada akses informasi, kelembagaan kelompok, pendampingan, dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal (Ogunyiola et al., 2022; Manono et al., 2025; Belay et al., 2022). Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya menjadi pelaksana administrasi. Pemerintah harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

MBG Harus Menghubungkan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi

Selama ini, konsumsi dan produksi sering berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah butuh makan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus menjadi jembatan.

Program ini harus menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa, kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar. Dalam konteks implementasi di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha sebagaimana ditunjukkan pada model berikut.

Gambar 2. Model Bisnis Supply Sayuran untuk Mendukung MBG Berbasis Kemitraan Undana dan KADIN

Model tersebut menunjukkan bagaimana ekosistem dapat dioperasionalkan di lapangan. Fakultas Pertanian Undana ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, dan inovasi produksi berjalan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil. KADIN menjadi mitra strategis dalam kontrak bisnis, akses pasar, dan penguataninvestasi.

Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang dapat menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT. Bagi NTT, model seperti ini sangat relevan.

Daerah ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Undana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat.

KADIN dapat membuka pintu bagi kemitraan bisnis. Pemerintah menjadi pengarah kebijakan. Jika semua ini dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan jauh melampaui fungsi sosialnya.

Kalau hubungan ini dibangun, maka dampaknya besar. Anak-anak mendapat makanan bergizi. Petani mendapat pembeli tetap. Koperasi mendapat fungsi ekonomi nyata. UMKM tumbuh. Dunia usaha masuk sebagai mitra. Perguruan tinggi berperan dalam inovasi. Daerah memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Sejumlah kajian menekankan bahwa sistem pangan lokal yang kuat dapat memperbaiki penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan membuat daerah lebih tangguh terhadap gangguan ekonomi atau logistik (Godrich, 2023; Godrich et al., 2023).

Terlepas dari Masalah Insidentil, Peluang Besarnya Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi masalah. Akan ada kekurangan, akan ada kesalahan, dan mungkin juga ada penyimpangan.

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang membuat masalah insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi. Tata kelola harus diperkuat. Pengawasan harus ditingkatkan. Tetapi visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita akan terus mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT hanya menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Mengubah MBG Menjadi Mesin Ekonomi NTT

Kalau pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, maka program ini bisa menjadi salah satu mesin ekonomi daerah yang paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk makan siswa tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Bahkan, dalam jangka panjang, MBG bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen yang terhubung dengan pasar institusional.

Inilah mengapa MBG tidak boleh dipahami sebagai pengeluaran rutin semata. Ia harus dilihat sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

Karena itu, kita perlu menegaskan kembali: MBG bukan sekadar program makan, tetapi instrumen ekonomi daerah. Bagi Nusa Tenggara Timur, ini bukan sekadar wacana. Ini adalah peluang nyata.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah program ini penting, tetapi apakah kita cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Apakah kita akan terus melihat MBG sebagai beban yang harus dijalankan, atau mulai melihatnya sebagai peluang yang harus dimenangkan untuk kepentingan masyarakat NTT?

Pada akhirnya, setiap piring makanan yang sampai ke tangan siswa seharusnya tidak hanya memberi gizi bagi anak, tetapi juga memberi kehidupan bagi petani, peluang bagi UMKM, kekuatan bagi koperasi, ruang bagi dunia usaha, dan masa depan bagi ekonomi daerah.

Jika itu tidak terjadi, maka kita memang memberi makan anak-anak—tetapi kita gagal memberi makan masa depan Nusa Tenggara Timur itu sendiri.