3 WNI Hilang di Selat Hormuz, DPR: Pelaut Sipil Bukan Sasaran Perang

Eskalasi tensi militer di Timur Tengah akibat perang antara AS-Israel dengan Iran kini memakan korban dari kalangan pekerja sipil lintas negara. Perairan strategis Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi pasokan minyak dunia, mendadak berubah menjadi arena mematikan bagi pelayaran sipil. Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan hilang setelah kapal yang mereka awaki meledak dan tenggelam di kawasan tersebut.

Tragedi ini memantik reaksi keras dari parlemen di Tanah Air. Anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends mengutuk keras setiap bentuk tindakan kekerasan yang menyasar kapal sipil di jalur pelayaran internasional. Menurutnya, serangan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum laut internasional yang tidak bisa dibenarkan.

Baca juga: Kapal Penarik Tanker Dirudal Iran, 3 WNI Dilaporkan Hilang

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Luar Negeri RI, insiden nahas itu menimpa tugboat Musaffah 2 berbendera Uni Emirat Arab pada 6 Maret 2026. Kapal tersebut mengalami ledakan hebat dan kebakaran sebelum akhirnya karam di perairan antara Uni Emirat Arab dan Oman.

Dari empat pelaut WNI yang berada di kapal, satu orang berhasil selamat meski menderita luka bakar. Sementara tiga lainnya masih dalam pencarian intensif otoritas setempat.

Mercy menyoroti bahwa insiden berdarah ini tidak lepas dari rentetan konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang terus memanas di kawasan Teluk Persia. Namun, ia menegaskan bahwa gesekan geopolitik negara adidaya sama sekali tidak boleh menjadikan pekerja maritim sebagai martir.

Baca juga: Ketika Publik Arab Sunni Berbalik Mengelu-elukan Iran Syiah karena Menyerang Israel

Para pelaut adalah entitas sipil yang hak asasinya dilindungi penuh oleh hukum internasional. Lebih jauh, politikus PDIP ini mengingatkan bahwa keamanan Selat Hormuz yang melayani 20 persen pasokan minyak dunia adalah tanggung jawab komunitas internasional.

Ia mendesak seluruh pihak yang berkonflik untuk segera menghentikan serangan demi menjaga keselamatan setiap pelaut dari negara mana pun. Jalur perdagangan global tidak boleh dibiarkan menjadi medan tempur tanpa aturan.

Untuk penanganan krisis ini, pemerintah Indonesia didesak untuk bergerak cepat dan agresif. Mercy meminta adanya koordinasi diplomatik tingkat tinggi guna memastikan proses pencarian tiga WNI yang hilang dilakukan secara maksimal.

Hingga saat ini, belum ada satu pun pihak atau kelompok bersenjata yang menyatakan bertanggung jawab atas ledakan mematikan tersebut.