Purbaya Tepis Isu Misbakhun Daftar Calon Ketua OJK: Tidak, Itu Politik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, sudah ada puluhan orang mencalonkan sebagai anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak pendaftaran dibuka per 11 Februari 2026. Dari jumlah sementara kandidat, dia membantah rumor soal anggota DPR yang turut mendaftar.
Pejabat DPR yang dimaksud merujuk kepada Ketua Komisi XI, Misbakhun. Purbaya menegaskan, isu masuknya politisi partai Golkar itu sebagai calon kandidat pimpinan OJK memuat unsur politik.
"Oh, yang Komisi 11? Enggak itu kan politik," kata Purbaya dalam acara diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga: Nama Misbakhun Santer jadi Ketua OJK, Ekonom Ingatkan Harus Profesional
Dia juga menepis rumor soal Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara yang ikut mendaftarkan diri menjadi pejabat OJK. Suahasil dengan jabatannya kini disebut bisa tetap terlibat bersama OJK."Ngapain Pak Sua jadi wakil ketua OJK, enggak mungkin. Dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," tuturnya.
Sebagai informasi Kementerian Keuangan resmi membuka pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner OJK untuk sejumlah posisi strategis. Adapun posisi strategis yang dimaksud yakni Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.
Sejumlah persyaratan dasar wajib dipenuhi, di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum. Baca Juga: Purbaya Jawab Kabar Misbakhun Calon Ketua OJK: Kata Siapa? Infonya Salah
Calon peserta juga tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang menyebabkan suatu perusahaan pailit, sehat jasmani, serta berusia paling tua 65 tahun per 2 Juni 2026.
Selain itu, pelamar wajib memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.Seturut itu, pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) telah dilakukan, dengan menempatkan Menkeu Purbaya Yudhi sebagai ketua Pansel.
Purbaya ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.
