PBB Hampir Kolaps, AS Janji Segera Bayar Tunggakan Iuran Rp33,6 Triliun

Washington menjanjikan pembayaran tunggakan iuran sekitar USD2 miliar atau lebih dari Rp33,6 triliun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa minggu ke depan. Janji ini disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz ketika badan dunia itu hampir kolaps karena kekurangan dana.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan akhir bulan lalu bahwa kegagalan beberapa negara untuk membayar iuran mereka telah membuat PBB berada di ambang keruntuhan.

Baca Juga: Banyak Anggota Nunggak Iuran, PBB Bisa Runtuh, Dewan Trump Justru Raih Rp17 Triliun Per Negara

PBB menghadapi masalah anggaran kronis karena beberapa negara anggota tidak membayar kontribusi wajib mereka secara penuh, sementara yang lain tidak membayar tepat waktu. Kondisi itu memaksa PBB untuk membekukan perekrutan dan melakukan pemotongan anggaran.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir telah mengurangi pendanaan untuk beberapa badan PBB dan telah menolak atau menunda beberapa kontribusi wajib.

Secara keseluruhan, Washington dilaporkan berutang kepada PBB sekitar USD2 miliar dalam biaya keanggotaan yang belum dibayar untuk anggaran operasional regulernya—dan hampir jumlah yang sama untuk anggaran terpisah untuk operasi perdamaian PBB.Mike Waltz mengatakan kepada Reuters bahwa Washington akan segera mulai membayar biaya keanggotaan yang tertunggak.

Berbicara kepada wartawan selama kunjungan ke Jenewa, dia mengatakan fokusnya adalah pada iuran Washington.

"Kami akan membayar iuran tersebut," katanya. "Uang itu akan mulai masuk dalam beberapa minggu," katanya lagi, yang dilansir Reuters, Kamis (12/2/2026), tanpa memberikan rincian tentang berapa banyak yang akan dibayarkan Washington.

Seorang juru bicara PBB mengatakan awal pekan ini bahwa badan dunia itu sedang menunggu untuk melihat kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan dan berapa jumlahnya.

Waltz menekankan bahwa Washington tidak berencana untuk mengurangi tuntutannya terhadap reformasi PBB yang menyeluruh.“Kita harus mendorong reformasi, dan karena itu kita akan terus memberikan tekanan berkelanjutan untuk menuntut efisiensi,” katanya.

“Kita akan terus meminta lembaga-lembaga ini untuk melakukan setidaknya jumlah yang sama, jika tidak lebih, dengan sumber daya yang lebih sedikit.”

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Trump sangat mendukung agenda reformasi yang diluncurkan oleh Guterres tahun lalu, tetapi mengatakan dia berharap Guterres memulai inisiatif tersebut lebih awal dari tahun kesembilan masa jabatannya.

Sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih lebih dari setahun yang lalu, Amerika Serikat telah menarik diri dari beberapa badan PBB termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Telah ada kekhawatiran luas bahwa Washington berupaya melemahkan multilateralisme. Para kritikus menuduh bahwa Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump, yang diluncurkan bulan lalu, dimaksudkan untuk menjadi saingan PBB.“Ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB, tetapi dimaksudkan untuk melengkapinya,” tegas Waltz.

Berbicara di Jenewa, yang merupakan rumah bagi markas besar PBB di Eropa dan puluhan badan PBB—yang juga telah terguncang oleh pemotongan anggaran yang dramatis—, Waltz mengisyaratkan bahwa lebih banyak pemotongan mungkin akan terjadi.

“Salah satu pertanyaan lain yang sering saya terima adalah, mengapa sebagian besar area kunci PBB tampaknya berada di beberapa kota termahal di dunia,” katanya.

“Saya pikir di dunia modern yang saling terhubung, lokasi fisik setiap karyawan menjadi kurang relevan.”

Dia juga menolak seruan dari beberapa pihak agar PBB mengevaluasi kembali markas besarnya di New York setelah beberapa pemimpin ditolak visanya untuk menghadiri Sidang Umum tahun lalu.

“Anda membutuhkan satu tempat di dunia di mana semua orang dapat berbicara,” kata Waltz. “Dan tentu saja, tempat itu akan selalu New York.”