Gaji PNS di Sini Bakal Naik Gede-gedean, Terbesar dalam 3 Dekade
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jepang akan menerima kenaikan gaji terbesar dalam 34 tahun terakhir. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat siklus positif pertumbuhan upah dan harga yang telah lama diupayakan oleh Bank of Japan (BOJ) sebagai prasyarat untuk pengetatan kebijakan moneter.
Badan Kepegawaian Nasional Jepang merekomendasikan kenaikan gaji pokok bulanan rata-rata sebesar 3,62 untuk tahun fiskal ini. Kenaikan tersebut adalah yang terbesar sejak tahun 1991. Jika digabungkan dengan kenaikan otomatis yang sudah berlaku, total kenaikan gaji PNS tahun ini akan mencapai 5,1.
Mengutip laporan dari The Japan Times, seorang pejabat pemerintah menyebutkan perubahan ini akan memengaruhi sekitar 280.000 PNS. Kebijakan tersebut disambut baik oleh para pembuat kebijakan di BOJ, yang memang sedang mencari pertumbuhan gaji yang luas dan berkelanjutan untuk mendukung stabilitas inflasi.
Baca Juga:Segini Besaran Gaji Pensiun PNS, Ada Batas Minimal dan Maksimumnya
Gubernur BOJ Kazuo Ueda baru-baru ini kembali menekankan pentingnya memastikan "mekanisme positif" yang menghubungkan gaji dan harga. Ini menjadi tolok ukur utama bagi BOJ dalam mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menaikkan suku bunga berikutnya.Kenaikan gaji di sektor publik ini mencerminkan tren yang terjadi di sektor swasta. Dalam negosiasi upah tahun ini, pekerja sektor swasta berhasil memperoleh kenaikan gaji sebesar 5,25, termasuk kenaikan 3,7 pada gaji pokok.
Untuk mengusulkan kenaikan gaji PNS ini, otoritas kepegawaian mempertimbangkan data gaji dari perusahaan swasta besar dengan 1.000 karyawan atau lebih. Perubahan metode ini menandai pergeseran dari sebelumnya, di mana gaji sektor publik diukur berdasarkan gaji sektor swasta yang lebih kecil, yang mengakibatkan penyesuaian upah yang minim.
Baca Juga:Negara-negara Ini Melakukan PHK Massal PNS, Indonesia Menyusul?
Kesenjangan pertumbuhan upah antara sektor publik dan swasta menjadi perhatian Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Kenaikan upah telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintahannya. Rencana kebijakan ekonomi dan fiskal terbaru pemerintah Jepang juga mencantumkan komitmen untuk meningkatkan kompensasi bagi para pegawai negeri.
UMKM Tolak Raperda KTR, Ini Alasannya
Selain itu, sektor publik Jepang semakin dituntut untuk menawarkan gaji yang kompetitif. Hal ini untuk menarik dan mempertahankan talenta, terutama di tengah populasi Jepang yang terus menyusut. Data otoritas pada Maret lalu menunjukkan jumlah pelamar lulusan baru untuk posisi PNS berada di level terendah sepanjang sejarah.
Untuk mengatasi tantangan ini, otoritas Jepang mengusulkan kenaikan gaji pokok bulanan awal lebih dari 5 tahun ini. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa implementasi kenaikan gaji ini akan menelan biaya sekitar USD2,3 miliar, atau setara dengan sekitar Rp37,7 triliun.









