Anies Soroti Presiden Selalu Absen di Pertemuan PBB, Hanya Diwakili Menlu
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menyoroti absennya kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan penting di tingkat global, salah satunya Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sidang Umum PBB), selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut bahwa Indonesia hanya kali diwakili Menteri Luar Negeri (Menlu), bukan kepala negara.
"Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri," kata Anies dalam pidatonya di Rapimnas I Gerakan Rakyat di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (13/7/2025).
Baca juga: Rapimnas Gerakan Rakyat, Anies Baswedan Pesan Gagasan Perubahan Jangan Pernah Hilang
Ia menilai sikap pasif kepala negara Indonesia di kancah internasional dapat merugikan posisi strategis sebagai negara besar di kawasan ASEAN dan dunia.
“Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang, cuma kita bayar iuran jalan terus," kelakarnya.Anies menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN yang relatif stabil dibanding kawasan Asia Timur dan Selatan yang kerap diwarnai ketegangan geopolitik.
Baca juga: Rapimnas Gerakan Rakyat, Anies Baswedan Bicara Geopolitik Global dan Masa Depan Indonesia
“Di Timur ada China paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara China dengan Jepang, tegang," ucapnya.
Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam menjaga keteduhan di kawasan. Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan dalam negeri sebagai prasyarat untuk tampil di kancah global.
“Ketika kita mengatakan kepada dunia. Kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia. Ketika kita mengatakan kepada dunia. Bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ada demokrasi tidak di tempat Anda. Karena itulah. Mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga," sebutnya.
