Agama Warga Negara Bagian Rakhine Myanmar dan Persentasenya
Sejarah migrasi dan perkembangan agama di negara bagian Rakhine di Myanmar hingga akhir dekade kedua abad ke-21 sangatlah rumit. Wilayah ini merupakan persimpangan peradaban Asia Selatan dan Tenggara dan berada di perbatasan Islam dan Buddha Theravada.
Menurut Michael W. Charney, pakar Myanmar, mengungkapkan berada di ceruk ekologis dengan topografi dan iklim yang sulit serta basis populasi yang rendah, pembentukan sosial dan negara Rakhine dibangun berdasarkan inklusivitas dan toleransi. Meskipun dalam sebagian besar sejarahnya, agama dominan penduduk wilayah tersebut adalah animisme dan kemudian Brahmanisme, gelombang imigran dari Benggala dan Myanmar secara berturut-turut menunjukkan bahwa pengaruh Islam dan Buddha Theravada sangat kuat.
"Kerajaan modern awal yang muncul di Mrauk-U, pusat politik utamanya, dibangun berdasarkan konektivitas maritim dengan dunia Samudera Hindia dan mengembangkan budaya istana yang beragama Islam dan Budha serta memerintah atas populasi yang beragam agama," ungkap Charney.
Namun toleransi ditantang dengan penaklukan Rakhine oleh Myanmar pada tahun 1785 dan upaya untuk menghapus otonomi agama setempat. Keadaan tidak membaik di bawah pemerintahan Inggris setelah aneksasi Inggris pada tahun 1826.
Penguasa Myanmar dan Inggris di Rakhine mempolitisasi sejarah wilayah tersebut dan mencoba menceritakan kembali sejarah wilayah tersebut dengan cara yang mengecualikan sebagian populasi dan memasukkan populasi lainnya, sehingga mengarah pada upaya untuk memaksa negara tersebut. "Rohingya keluar dari Rakhine mulai Agustus 2017," tutur Charney.
Jumlah penduduk beragama Islam di negara bagian Rakhine mencapai 1.118.731 atau 35,1.
3. Kristen (1,2)
Jumlah penduduk beragama Kristen di negara bagian Rakhine mencapai 36.791 atau 1,2.4. Animisme (0,1)
Jumlah penduduk beragama animisme di negara bagian Rakhine mencapai 2.711 atau 0,1.5. Hindu (0,3)
Jumlah penduduk beragama Hindu di negara bagian Rakhine mencapai 9.791 atau 0,3.Dinamika konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, berakar kuat pada sejarah konfrontasi kekerasan yang kompleks dan traumatis dengan kekuatan ekspansionis, sehingga membuat keterlibatan di tingkat internasional dan serikat pekerja dalam isu perdamaian dan konflik menjadi sangat sensitif.
"Konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine baru-baru ini dapat dipahami sebagai titik temu dari berbagai keluhankebanyakan di antaranya tidak secara eksplisit bersifat keagamaan. Ketegangan antaretnis, kesenjangan ekonomi, dan faktor politik semuanya berkontribusi terhadap konflik kekerasan," ungkap Melyn McKay, peneliti United States Institute of Peace.
Hingga saat ini, hanya sedikit pemimpin agama berpengaruh dan jaringan layanan sosial keagamaan yang dilibatkan oleh lembaga bantuan, pembuat kebijakan, dan pembangunan perdamaianbaik nasional maupun internasional. Kurangnya keterlibatan ini telah menyebabkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap komunitas internasional di semua lapisan masyarakat Rakhine.
"Peluang utama untuk membangun kepercayaan dengan sektor keagamaan termasuk melibatkan tokoh agama dalam konsultasi, penilaian kebutuhan, dan distribusi bantuan serta memberikan pelatihan penyelesaian perselisihan kepada para pemimpin agama di seluruh komunitas," tambah McKay.
