Mengapa Israel Akan Menyerahkan Pos Penyeberangan Rafah kepada Tentara Bayaran AS?

Israel berencana untuk mengalihkan kendali penyeberangan perbatasan Rafah ke perusahaan keamanan swasta yang akan memiliki tentara bayaran AS, setelah menyelesaikan serangannya terhadap kota tersebut. Itu dilaporkan surat kabar Israel Haaretz.

Menurut Haaretz, negosiasi sedang berlangsung dengan perusahaan yang tidak disebutkan namanya, yang mempekerjakan mantan tentara elite AS dan berspesialisasi dalam mengamankan lokasi strategis di Afrika dan Timur Tengah.

Mengapa Israel Akan Menyerahkan Pos Penyebarangan Rafah ke Tentara Bayaran AS?

1. Agar Tidak Kembali Dikuasai Hamas

Israel dan AS akan membantu perusahaan tersebut jika diperlukan. Namun, para pejabat AS menolak mengonfirmasi hal tersebut.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan pada konferensi pers pada hari Selasa bahwa dia tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang pengalihan kendali ke perusahaan swasta AS.

"Saya tidak tahu apa-apa tentang [pertanyaan] Anda," katanya, dan juru bicara lainnya Matthew Miller mengulangi komentarnya.

Miller juga menyatakan persetujuannya atas serangan Israel saat ini di Rafah – meskipun ada peringatan lama bahwa hal itu dapat memperburuk krisis kemanusiaan – dengan mengatakan bahwa serangan itu dimaksudkan untuk membongkar kendali Hamas terhadap jalur penyeberangan di sisi Gaza.

“Pendudukan Israel di perbatasan Rafah memiliki tujuan yang sah untuk mencegah Hamas mengambil kendali atas perbatasan tersebut,” katanya.

2. Mengakomodasi Kepentingan Mesir

Israel, Amerika Serikat dan Mesir telah menyetujui hal ini, surat kabar Israel Haaretz melaporkan, meskipun tidak jelas perusahaan mana yang akan terlibat.

Israel telah berjanji tidak akan merusak fasilitas penyeberangan perbatasan untuk memastikan kelanjutan operasinya.

Israel juga dilaporkan telah meyakinkan Amerika Serikat dan Mesir bahwa mereka akan membatasi operasi di Rafah, dengan mengatakan bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa Hamas tidak lagi memiliki kendali atas penyeberangan perbatasan.

Israel mengatakan hal ini akan menjadi kemunduran besar bagi Hamas, yang tidak lagi dapat memungut pajak atas barang-barang yang masuk.

Baca Juga: Mengapa OKI Belum Mampu Menyelesaikan Konflik antara Israel dan Palestina?

3. Memberikan Kesempatan Internasional

Tentara Israel menyita dan menutup perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, yang telah menjadi pintu masuk utama bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak Oktober.

Israel juga telah melakukan serangan udara di Rafah timur setelah mengeluarkan perintah kepada sekitar 100.000 warga Palestina untuk meninggalkan wilayah tersebut pada hari Senin.

Sekitar 1,4 juta warga Palestina yang terpaksa mengungsi saat ini mencari perlindungan di kota tersebut. Israel sering mengancam akan menyerbu Rafah dalam beberapa pekan terakhir di tengah peringatan akan konsekuensi yang mengerikan bagi penduduk sipil

Pejabat rumah sakit Palestina mengatakan pada hari Senin bahwa serangan Israel terhadap sebuah rumah di Rafah menewaskan lima warga Palestina, menyusul serangan sebelumnya yang menewaskan 22 orang, termasuk dua bayi dan anak-anak lainnya.

Serangan terhadap Rafah terjadi segera setelah Hamas menyatakan menyetujui proposal gencatan senjata dari mediator. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan usulan gencatan senjata tersebut tidak memenuhi tuntutan Israel, dan menambahkan bahwa kabinet perangnya menyetujui kelanjutan operasi di Rafah.

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza, setidaknya 34.800 warga Palestina telah terbunuh dan 78.000 lainnya terluka dalam jangka waktu yang sama.

Serangan militer telah mendatangkan malapetaka di Gaza dan menjerumuskannya ke dalam krisis kemanusiaan yang parah, menghancurkan sekolah-sekolah, tempat penampungan, rumah sakit dan toko roti.

4. Ditolak Kubu Palestina

Kelompok-kelompok Palestina dengan tegas menolak pihak asing mana pun yang mengendalikan penyeberangan perbatasan Rafah.

Dalam sebuah pernyataan, Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam, yang mencakup mayoritas kelompok Palestina, mengatakan terlepas dari keakuratan laporan mengenai rencana Israel untuk menyerahkan penyeberangan Rafah kepada perusahaan keamanan asing, kelompok Palestina menolak tindakan apa pun.

Mereka akan menganggap hal itu sebagai "suatu bentuk pendudukan, dan rencana apa pun yang mengarah ke sana akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan pendudukan (Israel)."

Kelompok-kelompok Palestina mendesak Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Mesir khususnya “untuk menolak segala rencana dan upaya yang bertentangan dengan kedaulatan Palestina-Mesir di penyeberangan Rafah.”