DPD RI Dorong Stakeholders Lakukan Pengawasan Realisasi Proyek di Papua Barat
Persoalan pembangunan jalan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Stakeholders terkait diminta melakukan pengawasan secara ketat.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menelisik beberapa hal terkait realisasi proyek pembangunan di provinsi tersebut. Menurut dia, terdapat empat proyek pembangunan jalan yang memakan anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat pada 2023 sebesar Rp157.620.465.000 miliar.
Saya mau menyampaikan ke masyarakat Papua Barat mari kita kawal semua pembangunan di Papua Barat. Kita jangan diam saja karena masyarakat juga dapat mengawasi hal-hal yang boleh jadi luput dan lolos dari pengawasan pemerintah, kata Filep, Jumat (19/4/2024).
Filep mengaku, banyak mendapat laporan dan pengaduan mengenai kejanggalan pembangunan jalan di Papua Barat, yang diduga bermula dari pemenangan tender sampai pada pelaksanaan atau eksekusi pekerjaannya.
Saya pikir orang-orang yang bergerak di bidang lelang atau tender, pasti paham dasar hukumnya. Pada 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang," katanya.
Menurut Filep, sekarang sudah diperbarui dengan Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023, supaya pelayanan lelang lebih efektif dan akuntabel. "Sekarang kita cek di lapangan, apakah sudah berjalan? Apabila ada laporan tentang pelaksanaan lelang sampai eksekusi di lapangan yang terindikasi tidak sesuai dengan idealisme yang diperjuangkan Permenkeu itu, maka harus diusut tuntas, kata Filep lagi.
Berdasarkan informasi yang diterima, kata Filep, ada tender pembangunan Jalan Triton-Lobo-Werua-Sisir-Kaimana, nilai pagu paketnya Rp49.214.552.000 miliar. Selain itu, tender pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton, nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar.
Termasuk tender Pembangunan Jalan Werua-Sara-Batas Kabupaten Kaimana dengan nilai pagu paketnya Rp49.374.860.000 miliar, dan pembangunan Jalan Wombu-Undurara-Batas Kabupaten Kaimana dengan nilai pagu paketnya Rp9.804.291.000 miliar.
"Keempat tender ini sudah selesai dan memakai APBD 2023. Apakah publik tahu tender Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton dengan nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar itu dilakukan evaluasi ulang? Nah ini yang saya sebut kita semua harus jadi pengawas atas pembangunan ini, tegas Filep.
Senator Papua Barat yang akrab disapa Pace Jas Merah ini menyebut eksekusi terhadap pelaksanaan pembangunan sudah semestinya dikawal terus sebagai bentuk kontrol publik yang juga berhak atas pembangunan dari pemerintah di daerah.
Dari lapangan, beberapa sumber terpercaya memberi tahu saya bahwa ada beberapa perusahaan yang memenangkan tender. Saya mengajak teman-teman media untuk mengecek di lapangan, apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan atau belum dilaksanakan sama sekali? Saya khawatir dana awal seperti DP-nya sudah cair sekian persen, namun belum dilaksanakan pembangunannya, sambil menunggu pembayaran kedua atau ketiga baru dikerjakan. Ini sangat berbahaya, karena pasti berakibat pada hasil jalan yang dibangun, ujar Filep.
Filep meminta agar pemerintah provinsi dan DPRP juga turut memeriksa berbagai temuan di lapangan.Dia yakin publik juga turut memantau dan mempelajari informasi-informasi mengenai modus-modus nakal pembangunan jalan ini.
"Saat ini, masyarakat kita semakin cerdas, dan akan lebih berani bersuara, tentu kita tidak berharap ada konspirasi korupsi APBD Papua Barat. Selain itu, peran Pemerintah Provinsi Papua Barat, pengawasan dari DPRP juga sangat penting dijalankan, ujarnya.
Filep mengaku, sebagai wakil rakyat dari Papua Barat dirinya berkepentingan mempertanyakan semua hal ini. "Saya sebagai Ketua Pansus Papua, sudah mendorong peningkatan anggaran di tanah Papua dan kebijakan afirmasi bagi OAP, dan ini berdampak sangat signifikan bagi peningkatan APBD," kata Filep.
Tetapi dalam implementasinya jika ditemukan fakta yang berseberangan dengan yang seharusnya maka jelas harus ada tindakan hukum yang tegas oleh institusi hukum.
"Saya juga meminta ada pemeriksaan terhadap semua proyek pembangunan ini. Polisi, jaksa, inspektorat dan auditor-auditor publik, saya harap dapat aktif responsif untuk menyelidiki hal ini berkaitan dengan dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah Provinsi Papua Barat, ucapnya.
