Richard Lee Optimistis Bebas, Imbas Poin Dakwaan Banyak yang Gugur

TANGERANG - Faizal Hafied, kuasa hukum Richard Lee, optimistis kliennya bakal bebas dari kasus dugaan pelanggaran hak konsumen dan UU Kesehatan yang tengah menjeratnya. 

Optimisme tersebut didasarkan pada gugurnya sejumlah poin dakwaan yang akan memengaruhi isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Faizal mengatakan, fakta hukum yang bergulir di meja hijau telah mematahkan konstruksi dakwaan jaksa, salah satunya menyangkut dakwaan kedua tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Jadi untuk kasus perlindungan konsumen, yang bisa melaporkan ya si konsumen sendiri. Orang yang memakai dan mungkin merasakan dampaknya,” ujarnya di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, pada 12 November 2026.

Sementara saksi pelapor yang dihadirkan di persidangan terbukti bukan konsumen aktif dari produk yang dipermasalahkan. Selain itu, saksi pelapor tidak mengalami kerugian materiil maupun fisik dari produk tersebut.

“Doktif ketika hadir di persidangan kan mengatakan bahwa dia bukan pengguna produk skincare terkait dan tidak ada kerugian apa pun yang dirasakannya. Sehingga dakwaan kedua gugur,” tuturnya.

Selain dakwaan kedua, Faizal Hafied mengatakan, dakwaan pertama mengenai tuduhan memproduksi sediaan farmasi juga gugur sebagian. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis, produk yang dipersoalkan diproduksi secara sah oleh pihak ketiga.

“Yang memproduksi produk tersebut kan PT Imedco, dibuktikan direkturnya yang ngomong sendiri di persidangan. Lalu ada surat perjanjian Pasal 6 ayat 2 di mana ada nama Imedco di kotak kemasannya. Jadi sudah jelas, setengah dakwaan pertama gugur,” beber Faizal.

Terkait dugaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai standar, Faizal menegaskan, tiga produk yang menjadi perkara telah mengantongi izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Isu perubahaan stiker maupun kotak dinilainya murni persoalan administratif, bukan tindak pidana. “Menurut saksi ahli, BPOM itu melekat kepada produknya. Jika kapsul produk tidak buka dan tidak dicampur, maka BPOM-nya masih sama. Produk ini kan tidak ada yang diubah dari kemasan primernya,” kata Faizal.

Faizal menambahkan, “Kalau ada stiker, itu namanya penandaan, administratif hukumannya. Terus kalau ada perubahan kotak, nah itu juga di Pasal 49 ayat 1 berkaitan dengan perubahan ukuran kemasan. Itu juga administratif sifatnya.”

Melihat banyaknya poin dakwaan yang tidak terbukti, Faizal meminta JPU menyusun berkas tuntutan secara objektif dan selaras dengan fakta persidangan. Pihaknya pun menaruh keyakinan penuh kliennya bisa divonis bebas.

"Dengan fakta-fakta hukum tersebut, ya seharusnya tuntutan menyesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Jadi kami sangat yakin Richard bisa bebas,” tuturnya.*