Ramai Ada Mafia Impor Bawang Putih, Ekonom: Jadi Isu Berulang Jelang Tahun Politik
IDXChannel - Tahun pemilu kerap kali dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil keuntungan sepihak. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira berpandangan, kali ini yang diangkat adalah isu mafia impor bawang putih yang terus memanas.
Aktivitas impor bawang putih bukan suatu hal yang baru. Sebab, 85% bawang putih yang tersedia di pasar dalam negeri adalah bawang impor. Mestinya, tidak ada kasus mafia impor jika itu sudah suatu aktivitas perdagangan yang rutin dilakukan.
Namun, yang menjadi permasalahannya saat ini, importir-importir yang biasanya mendapat izin impor, tidak dapat. Bhima mensinyalir, yang mendapat perizinan itu hanyalah importir penguasa pasar.
"Bawang putih ini 85% full impor, jadi ketergantungan impornya tinggi dan importir sebetulnya tidak terlalu banyak tetapi mereka menguasai pasar karena mereka memegang impor dalam negeri, itu yang membuat adanya kekhawatiran terjadinya mafia bawang putih tadi," ujar Bhima saat ditemui MNC Portal di GoWork Menara Rajawali, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Oleh karena itu, menurut Bhima, pengawasan pemerintah harus ekstra ketat. Apabila, ada yang mempermainkan harga, harus segera ditindak.
Ia mencontohkan, salah satu pengawasannya bisa dengan mengecek harga bawang putih di dalam negeri dengan harga di negara asal. Jika marginnya terlalu tinggi maka itu bisa terindikasi keuntungan yang tidak wajar. Di sinilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa melakukan tugasnya.
"Kementerian Perdagangan juga perlu memberikan semacam rel agar tidak terjadi kenaikan impor berlebihan, di luar dari konsumsi," tambah Bhima.
Kemudian, Bhima mengatakan, terkait dugaan dari Komisi VI DPR RI yang menyebut jajaran Kementerian Perdagangan yang melakukan kecurangan ini, bisa langsung dilaporkan ke KPK, atau jika kasus ini masuk dalam ranah gratifikasi bisa dilaporkan kepada Kejaksaan Agung.
"Karena bukan kali pertama Kementerian Perdagangan terlibat dalam tanda kutip mafia ini. Sebelumnya kan pernah mulai dari gula rafinasi kemudian ada sawit, jadi ini salah satu pos-pos birokrasi yang rentan untuk dijadikan kongkalingkong dengan kartel ataupun mafia pangan," tukasnya.
Asal tahu saja, sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) transparan dalam memberikan izin impor bawang putih terhadap perusahaan pelaku importir.
Pasalnya, sebanyak 165 importir telah mengajukan permintaan izin impor namun belum mendapatkan Surat Izin Impor (SPI) dari pihak terkait. Sementara, 35 perusahaan lainnya bisa mendapatkan izin. Hal ini seolah Kemendag tebang pilih.
"Barang kali tetap ada persaingan dalam hal pelaku usaha menpadatkan SPI, jadi semua pihak harus transparan," kata Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Guntur meminta agar Kementerian Perdagangan bisa lebih adil dalam mengatur persaingan importir. Hal itu dilakukan agar pengusaha bawang putih yang menjadi anggota Pusbarindo bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pasokan komoditi bawang putih bisa tercukupi di dalam negeri.
(SLF)