Ini Aturan Isi BBM di Malaysia dan Brunei Dampak Perang Iran dan AS

Brunei kini memberlakukan persyaratan baru bagi semua kendaraan terdaftar asing, termasuk dari Malaysia, yang ingin memasuki negara tersebut, yaitu wajib mengisi tangki bahan bakar minimal tiga perempat (3/4) mulai 1 April 2026.

Langkah ini diumumkan oleh Departemen Energi Brunei Darussalam (DOE) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi pasokan minyak bumi negara dan memastikan penggunaan bahan bakar bersubsidi dapat dikendalikan dengan lebih ketat.

Menurut pernyataan resmi yang dikutip oleh berbagai media internasional dan regional, kendaraan asing yang gagal memenuhi persyaratan ini tidak akan diizinkan masuk ke Brunei.

Bagi warga Malaysia yang sering bepergian ke Brunei, terutama dari Sabah dan Sarawak, peraturan baru ini jelas berdampak langsung.

Ini berarti pengemudi sekarang harus memastikan tangki kendaraan mereka terisi minimal 3/4 sebelum tiba di perbatasan Brunei.

Pada saat yang sama, pemerintah Brunei juga menetapkan bahwa kendaraan asing di negara tersebut hanya diperbolehkan membeli bensin atau solar Shell V-Power dengan harga pasar, dan bukan bahan bakar bersubsidi lokal.Tidak semua kendaraan sepenuhnya tunduk pada ketentuan ini.

Namun, laporan media menyebutkan bahwa kendaraan resmi pemerintah dikecualikan dari persyaratan tersebut.

Selain itu, peraturan ini juga tidak berlaku untuk kendaraan terdaftar Brunei yang kembali dari Malaysia untuk pertama kalinya, tetapi akan diberlakukan jika kendaraan yang sama melakukan masuk kedua kalinya dan selanjutnya dalam waktu 24 jam.

Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengekang aktivitas pengisian bahan bakar lintas batas yang dapat memberi tekanan pada sistem subsidi bahan bakar Brunei.

Menurut laporan Reuters, Brunei saat ini menghadapi peningkatan biaya subsidi bahan bakar menyusul tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan yang dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah.Perbedaan harga bahan bakar yang signifikan antara Brunei dan negara-negara tetangga seperti Malaysia juga diyakini sebagai salah satu faktor yang mendorong pengetatan langkah ini.

Dalam laporan yang sama, SPBU di seluruh negeri juga diinstruksikan untuk memperketat pemantauan nomor registrasi kendaraan guna memastikan kepatuhan yang lebih efektif.

Bagi pengguna dari Malaysia yang berencana memasuki Brunei setelah ini, ketentuan baru ini mungkin tampak sederhana, tetapi tetap membutuhkan perencanaan, terutama untuk perjalanan jarak jauh.