AI Jadi Senjata Baru Amerika, Bidik Perusahaan Truk Pekerjakan Sopir Asing Ilegal

JAKARTA, iNews.id – Kecerdasan buatan (AI) bukan hanya disiapkan untuk menggantikan pengemudi truk dengan kendaraan otonom, tetapi juga mulai digunakan sebagai alat penegakan hukum. Pemerintah Amerika Serikat (AS) kini mengandalkan AI untuk memburu perusahaan transportasi yang mempekerjakan pengemudi asing ilegal.

Dilansir dari Carscoops, Senin (26/1/2026), Pemerintah AS berencana memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data tingkat lanjut untuk mengidentifikasi praktik perekrutan ilegal di sektor pengangkutan. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan inspeksi manual yang selama ini dilakukan petugas di lapangan.

Rencana tersebut dipaparkan Wakil Menteri Transportasi AS, Steven Bradbury dalam pertemuan tahunan Transportation Research Board di Washington. Dia menyebut AI mampu membantu lembaga pemerintah mendeteksi pelanggaran dengan kecepatan dan akurasi yang sulit ditandingi manusia.

Bradbury menyoroti maraknya penggunaan pengemudi asing ilegal yang disebut berdampak langsung pada penurunan upah sopir truk Amerika yang sah. Menurutnya, praktik tersebut merugikan pengemudi lokal karena perusahaan menekan upah ke tingkat yang tidak wajar.

“Sayangnya, ini terjadi secara luas di seluruh negeri,” ujar Bradbury di hadapan peserta konferensi. 

Dia juga mendorong kalangan peneliti di Transportation Research Board ikut berperan dalam mengembangkan sistem pendukung berbasis AI.

Teknologi tersebut dirancang untuk menyisir data perizinan, catatan pekerjaan, dan pola administratif lain guna mengungkap indikasi penipuan yang selama ini sulit terdeteksi. Melalui algoritma cerdas, pemerintah berharap bisa menindak perusahaan bermasalah lebih cepat.

Tekanan juga datang dari Administrasi Keselamatan Pengangkutan Motor Federal (FMCSA). Lembaga ini meningkatkan pengawasan terhadap negara bagian yang menerbitkan lisensi pengemudi komersial yang dianggap tidak sah.

Beberapa negara bagian bahkan terancam kehilangan kewenangan perizinan serta pendanaan transportasi bernilai jutaan dolar jika tidak segera membenahi praktik tersebut. Media FreightWaves melaporkan sekitar 200.000 pekerjaan pengemudi truk berpotensi terdampak aturan darurat terkait pembatalan lisensi non-domisili.

FMCSA memperkirakan angka tersebut saat aturan sementara diperkenalkan pada September lalu. Namun, kebijakan tersebut ditangguhkan pengadilan federal sambil menunggu respons publik.

Banyak pihak menentang langkah keras tersebut karena dikhawatirkan mengganggu rantai pasok logistik nasional dan menghukum pengemudi yang sudah mengikuti aturan. Polemik hukum diperkirakan masih akan berlanjut sebelum keputusan final diambil.

Di sisi lain, rencana penegakan berbasis AI sejalan dengan agenda deregulasi agresif pemerintahan AS. Bradbury menyebut kebijakan “10 untuk 1” mewajibkan penghapusan 10 aturan lama untuk setiap regulasi baru yang diterbitkan.

Departemen Transportasi AS mencatat sudah melakukan 78 tindakan deregulasi tanpa menerbitkan aturan signifikan baru. Salah satu langkah terbesar adalah pencabutan standar efisiensi bahan bakar yang diklaim menghemat lebih dari 100 miliar dolar AS bagi perekonomian.

Bradbury juga menegaskan kembali fokus pemerintah pada regulasi kendaraan otonom. Dia mengatakan DOT akan mempercepat pemberian pengecualian dan panduan baru setelah proses regulasi sempat terhenti selama beberapa tahun.

Bagi perusahaan truk, sinyalnya jelas. Era pengawasan digital telah dimulai, dan komputer pintar akan mengawasi industri ini dengan ketat. Apakah langkah ini menciptakan jalan raya yang lebih aman atau justru menambah polemik birokrasi, masih harus dibuktikan. Namun, satu hal pasti, polisi lalu lintas berbasis AI kini resmi hadir di industri pengangkutan.