PATRIN Bantah Isu Penggalangan Dana Atlet Tunarungu untuk Kejuaraan Dunia

JAKARTA – Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) memberikan klarifikasi tegas mengenai informasi yang beredar tentang atlet tunarungu Indonesia yang dikabarkan harus melakukan penggalangan dana secara mandiri demi mengikuti kejuaraan internasional. Organisasi tersebut menekankan posisinya sebagai wadah resmi yang memiliki legitimasi penuh dalam menaungi pembinaan olahraga tunarungu di kancah global.

Klarifikasi tersebut disampaikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat PATRIN. Ketua Umum PATRIN Pusat Dimyati Hakim bersama Wakil Sekretaris Jenderal DPP PATRIN Agung Baghaskoro memberikan penjelasan mengenai posisi organisasi tersebut.

Agung mengatakan PATRIN dikenal di tingkat internasional dengan nama Indonesian Association of the Deaf Athlete (IADA). Menurutnya, PATRIN/IADA merupakan satu-satunya organisasi dari Indonesia yang mendapat pengakuan dari International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

“Kami tegaskan, PATRIN atau IADA di internasional adalah organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui oleh ICSD. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Dimyati Hakim, kami memiliki legitimasi untuk menaungi, membina, dan mengirimkan atlet tunarungu Indonesia ke ajang resmi internasional,” tegas Agung, dikutip Selasa (1/9/2026).

PATRIN menyatakan proses pengiriman dan keikutsertaan atlet tunarungu Indonesia dalam ajang internasional selama ini dilakukan melalui mekanisme resmi. Koordinasi tersebut dijalankan bersama National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora).

Agung memastikan hubungan antara PATRIN/IADA dan NPC Indonesia selama ini berjalan dengan baik. Ia mengatakan setiap pengiriman kontingen resmi yang membawa nama Indonesia dilakukan melalui tahapan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Berkaitan dengan isu pengiriman atlet tunarungu yang harus menggalang dana, kami sebagai organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui ICSD, baik saya bersama Ketua PATRIN Pusat Bapak Dimyati Hakim, tidak mengetahui sama sekali,” ujarnya.

PATRIN menegaskan tidak pernah menerima koordinasi resmi terkait penggalangan dana masyarakat untuk mengirim atlet tunarungu Indonesia ke kejuaraan internasional. Organisasi tersebut juga menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan terhadap langkah yang disebut dalam informasi tersebut.

1. Investigasi Internal

Atas dasar itu, PATRIN menyayangkan adanya informasi mengenai pengiriman atlet yang mengatasnamakan Indonesia tanpa melalui koordinasi resmi. Koordinasi dengan PATRIN/IADA, NPC Indonesia, dan Kemenpora dinilai penting dalam setiap proses pengiriman kontingen.

“Kami akan segera mencoba berkomunikasi dan menelusuri mengapa atlet-atlet tersebut bisa dikirim tanpa koordinasi secara resmi kepada kami selaku PATRIN/IADA, kepada NPC, dan kepada Kemenpora. Ini harus diluruskan agar tidak merugikan atlet dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional,” kata Agung.

PATRIN akan melakukan komunikasi serta koordinasi lanjutan dengan seluruh pihak terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengiriman dan keikutsertaan atlet tunarungu Indonesia di ajang internasional dapat berlangsung secara transparan dan profesional.

PATRIN menegaskan kepentingan serta masa depan atlet menjadi perhatian utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Organisasi itu ingin memastikan setiap atlet mendapatkan kesempatan berkembang dan berprestasi melalui mekanisme pembinaan yang resmi serta terkoordinasi.

2. Apresiasi Dukungan Pemerintah

Di sisi lain, PATRIN turut menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora atas dukungan yang selama ini diberikan kepada organisasi dan pembinaan atlet tunarungu Indonesia. Dukungan tersebut dinilai penting dalam mendukung perkembangan olahraga bagi para atlet tunarungu.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemenpora yang selama ini konsisten memberikan dukungan dan support penuh kepada PATRIN dan para atlet tunarungu,” ujar Agung.

PATRIN menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan atlet tunarungu Indonesia dapat berkembang dan meraih prestasi melalui proses yang resmi, terkoordinasi, transparan, dan profesional.