Percepat Program Prioritas Presiden untuk Penggerak Ekonomi Baru

Percepat Program Prioritas Presiden untuk Penggerak Ekonomi Baru

Nasional | okezone | Jum'at, 20 November 2026 - 18:38
share

JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan program strategis Presiden dan kebijakan prioritas nasional.

Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro,  pada Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta.

Peran Kemensetneg adalah memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib serta selaras.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS),  Agus Riwanto, mendorong penguatan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan agar berbagai program prioritas nasional dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Menurut Agus, keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, banyaknya kegiatan yang terlaksana, ataupun infrastruktur yang berhasil dibangun.

“Keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana program mampu menghadirkan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berjalan secara transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam FGD bertajuk Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional dikutip, Jumat (20/11/2026).

Agus menjelaskan, bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Dengan landasan hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, setiap program dapat dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

Program prioritas nasional harus memiliki tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Kepastian hukum bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memberikan pedoman dan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana, dunia usaha, maupun masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip tersebut relevan diterapkan pada berbagai program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Reforma Agraria.

 

"Masing-masing program memiliki karakteristik dan sasaran berbeda sehingga membutuhkan desain kelembagaan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang sesuai", imbuhnya.

Pada program MBG, misalnya, kejelasan tanggung jawab kelembagaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran menjadi aspek penting.

"Dengan tata kelola yang baik, tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas pelayanan publik", tegasnya.

Sementara itu, pada pengembangan KDKMP, Agus menekankan pentingnya kepastian hukum, penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, serta pengelolaan organisasi secara profesional.

"Koperasi harus dibangun sebagai lembaga ekonomi yang sehat, dikelola secara transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat di sekitarnya", katanya.

Adapun pada program KNMP, penguatan tata kelola diperlukan agar pembangunan fasilitas dan infrastruktur perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Agus mendorong agar pengawasan program dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk perguruan tinggi, kalangan akademisi, masyarakat sipil, media, serta kelompok penerima manfaat.

"Keterlibatan publik dinilai dapat memperkuat kualitas evaluasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah,"ujarnya.

“Program yang baik harus didukung regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, pelaksanaan yang akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Jika seluruh unsur tersebut berjalan beriringan, manfaat program akan semakin luas dan dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Topik Menarik