Pemerintah Diminta Rombak Skema Subsidi BBM Antisipasi APBN Membengkak di 2027
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk segera mereformasi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan transparan menjelang tahun anggaran 2027. Langkah ini diperlukan untuk mencegah semakin membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Tenggara Strategics menilai pemerintah tidak bisa terus mengandalkan penambahan anggaran subsidi untuk mempertahankan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kilogram. Pemerintah dinilai perlu mengubah mekanisme subsidi yang selama ini melekat pada produk menjadi subsidi yang diberikan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman menjelaskan, keterjangkauan harga energi harus diimbangi dengan pembenahan mekanisme penyaluran subsidi.
“Menjaga harga energi tetap terjangkau merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan penataan subsidi yang lebih tepat sasaran. Tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, kenaikan harga energi global akan terus memperbesar beban APBN dan berisiko mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Intan melalui keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
Tenggara Strategics juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi, meningkatkan transparansi harga keekonomian BBM dan LPG, serta memastikan pembayaran kompensasi kepada Pertamina dilakukan tepat waktu.
Desakan reformasi subsidi BBM tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap keuangan negara akibat gejolak harga energi global. Menurut Intan, pemerintah memang telah memutuskan mempertahankan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga 31 Desember 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan itu membuat selisih antara harga jual dan harga keekonomian semakin besar.
Berdasarkan catatan Tenggara Strategics, harga keekonomian bensin bahkan telah melampaui Rp20.000 per liter, sementara harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Selisih tersebut harus ditanggung melalui APBN dan keuangan Pertamina.
Tekanan semakin besar sejak penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari 2026 yang memicu lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Pada Oktober, harga ICP kembali mendekati puncaknya pada April.
Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS pada pertengahan November. Kondisi ini meningkatkan biaya pengadaan energi karena sebagian besar kebutuhan BBM dan LPG Indonesia masih bergantung pada impor yang dibayar menggunakan dolar AS.
Tenggara Strategics mencatat, hingga pertengahan tahun, konsumen hanya membayar sekitar dua pertiga harga keekonomian Pertalite, sekitar separuh harga keekonomian Solar, dan kurang dari sepertiga harga keekonomian LPG 3 kg.
Selain meningkatkan beban anggaran, disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi juga memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat.
Kenaikan harga produk nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan LPG 12 kg, berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk bersubsidi. Pengguna Pertamax dapat beralih ke Pertalite, pengguna Dexlite dan Pertamina Dex ke Solar, sedangkan pengguna LPG 12 kg berpotensi beralih ke LPG 3 kg.
Peralihan konsumsi tersebut semakin menekan kuota energi bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah bahkan telah menaikkan kuota Solar dan menyetujui tambahan kuota Pertalite. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg diperkirakan melampaui kuota hingga akhir tahun.
"Di sejumlah daerah, persoalan distribusi juga diwarnai antrean panjang, pembelian panik, hingga indikasi penyelewengan. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsidi berbasis produk belum sepenuhnya menjamin bantuan energi diterima masyarakat yang berhak," ungkap Intan.
Lonjakan biaya pengadaan dan peningkatan konsumsi energi bersubsidi turut menekan keuangan negara dan Pertamina. Pemerintah telah menaikkan perkiraan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi 2026 menjadi sekitar Rp500 triliun. Sementara itu, piutang subsidi dan kompensasi Pertamina sempat mencapai Rp166,8 triliun pada awal Agustus.
Untuk memperbaiki penyaluran subsidi, Tenggara Strategics menilai pemerintah dapat mempelajari mekanisme yang diterapkan Malaysia. Negara tersebut menggunakan skema subsidi yang melekat pada penerima, bukan semata-mata pada produk.
"Melalui mekanisme tersebut, bensin dan solar yang sama dapat dijual dengan dua harga berbeda. Harga bersubsidi hanya diberikan kepada warga yang telah terverifikasi melalui kartu identitas dan memperoleh kuota bulanan," kata Intan.
Skema ini dinilai dapat mengurangi perpindahan konsumsi antarproduk hanya untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
Indonesia sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah menuju subsidi tepat sasaran. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi rumah tangga berpendapatan tertinggi serta pengaturan pembelian LPG 3 kg berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada kepastian jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan kesiapan sistem pendataan. Pengawasan distribusi juga perlu diperkuat agar pembatasan tidak menyulitkan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Tenggara Strategics turut mendorong pemerintah memublikasikan secara berkala harga keekonomian BBM dan LPG serta realisasi pembayaran kompensasi energi. Transparansi diperlukan agar DPR, pelaku pasar, dan masyarakat dapat mengetahui besarnya biaya yang harus ditanggung negara.
"Pemerintah juga perlu menyiapkan cadangan risiko dalam APBN 2027 untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak kembali terjadi," pungkasnya.
Menurut Tenggara Strategics, jaminan harga energi hingga akhir 2026 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi subsidi sebelum tahun anggaran 2027 dimulai. Dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran dan transparan, perlindungan daya beli masyarakat dapat tetap berjalan tanpa terus menggerus ruang fiskal negara.










