Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit cs Dijadwalkan Digelar Besok
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menjerat Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs. pada Kamis (19/11/2026) besok.
"Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Susatyo menyebut bahwa dalam proses gelar perkara besok, pihaknya turut melibatkan para ahli guna menyusun konstruksi hukum dari kasus dugaan makar tersebut.
"Kita nanti akan lihat konstruksinya menurut para ahli, lalu kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ujar Susatyo.
Meski demikian, Susatyo belum bersedia membeberkan materi gelar perkara secara rinci lantaran hasilnya baru akan diumumkan setelah proses tersebut rampung.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Secara terpisah, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri turut memecat Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi. Selain Presiden, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.










