DPD RI: Cawapres Pengganti Gibran Harus Mampu Serap Aspirasi Daerah

DPD RI: Cawapres Pengganti Gibran Harus Mampu Serap Aspirasi Daerah

Berita Utama | okezone | Selasa, 17 November 2026 - 11:48
share

JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memberi tenggat waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon wakil presiden (cawapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka sampai 25 November 2026.

Keputusan ini diambil setelah sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres baru diundur menjadi 9 Desember 2026. Konstitusi mengatur bahwa tenggat waktu Presiden setor dua nama 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Anggota DPD RI Carel Simon Petrus Suebu, mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memilih cawapres terbaik.  Dia berharap, capres pilihan Prabowo mendengar aspirasi daerah.

"Kita harus bijaksana. Bukan siapa ganti siapa tapi ini kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu masukan dari daerah itu penting dan bisa menjadi pertimbangan presiden, karena bersumber dari aspirasi masyarakat di bawah," kata Carel, Selasa (17/11/2026).

 

Tokoh Papua ini melanjutkan, keberpihakan kepada daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon. Karena menjadi wapres bukan hanya mengurus Jakarta."Tapi juga Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga menanggapi pidato Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin uang mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya, sikap itu menjadi bukti DPD RI tidak bermain politik dua kaki dan tegak lurus mendukung Presiden.

"Ketegasan Ketua DPD dalam pidato yang mendukung program Asta Cita Presiden itu jelas. Terkait pengganti Wapres Gibran, siapapun yang direkomendasikan Presiden Prabowo, DPD RI pasti mendukung," ujarnya

Dia menegaskan, selama ini DPD RI lah yang menjembatani program pusat agar sampai ke daerah. Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD.

 

"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," katanya.

"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," lanjutnya.

Kata dia, ada empat pimpinan DPD RI yang dinilai layak masuk bursa Wapres. Yaitu Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

Soal nama calon, Carel menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan wakil presiden.

"Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat. DPD adalah jawabannya. Prabowo butuh Wapres yang tidak hanya paham Jakarta, tapi paham Aceh, Miangas, Timika, Rote, hingga Papua," pungkasnya.

Topik Menarik