Jadi Target Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs, KPK Yakin Tidak terkait Isu Kebocoran Info OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu target penyadapan ilegal yang dilakukan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs. Terkait hal itu, KPK meyakini dugaan menjadi target penyadapan oleh Listyo Sigit Cs itu tidak berkaitan dengan isu bocornya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, sejauh ini kebocoran yang terkonfirmasi pada perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
"Tapi apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Kabaintelkam Polri Usulkan 6 Mekanisme Cegah Penyalahgunaan Penyadapan
Dalam perkara Pemalang juga menjerat staf administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS). Diduga, ia menjadi pihak yang membocorkan.
"Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya. Adapun target penyadapan terdiri atas berbagai elemen yakni, Presiden, Kementerian/Lembaga, lingkar Istana, KPK, Kejaksaan hingga tokoh masyarakat lainnya.
Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Untuk itu, target sadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.









