Operasi Zebra Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan
JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Sebanyak 2.939 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dikerahkan dalam operasi tersebut.
Apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Jaya 2026, dipimpin Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).
"Operasi Zebra tahun ini digelar serentak oleh seluruh jajaran Polri di Indonesia selama 14 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 November 2026. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, operasi dengan sandi Zebra Jaya 2026 ini melibatkan 2.939 personil gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ujar Adex saat membacakan amanat Kapolda Metro Jaya.
Adex mengatakan, operasi ini digelar untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurutnya, kondisi lalu lintas Jakarta semakin padat dengan jumlah kendaraan bermotor yang telah melampaui 25 juta unit, didominasi sepeda motor.
Selain itu, sejak Januari hingga Oktober 2026, tercatat lebih dari 15.000 kecelakaan lalu lintas terjadi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 675 orang meninggal dunia.
"Angka ini bukan sekadar data, karena di balik setiap korban ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai," tegas Adex.
Meski demikian, kepolisian mencatat Operasi Zebra Jaya tahun sebelumnya berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas hingga 24 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan", operasi tahun ini mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta langkah persuasif dan humanis.
Sementara itu, penegakan hukum dilakukan dengan mengoptimalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun mobile, serta pemberian teguran simpatik.
Adapun delapan pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas Operasi Zebra Jaya 2026 meliputi:
1. Melawan arus lalu lintas.
2. Menerobos lampu merah.
3. Menggunakan telepon genggam saat berkendara.
4. Tidak menggunakan helm berstandar SNI atau sabuk keselamatan.
5. Melebihi batas kecepatan.
6. Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.
7. Menerobos jalur busway.
8. Menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
Untuk memastikan operasi berjalan efektif, Adex juga memberikan tujuh arahan kepada seluruh personel yang bertugas.
Pertama, personel diminta menjalankan tugas dengan ikhlas dan tetap waspada, termasuk mengantisipasi kondisi cuaca karena Jakarta telah memasuki musim hujan.
Kedua, para kepala satuan tugas (Kasatgas) dan kapolres diminta memahami peran masing-masing serta memimpin langsung pelaksanaan operasi di lapangan.
Ketiga, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif melalui sosialisasi ke sekolah, kampus, komunitas kendaraan, pengemudi ojek daring, hingga pengemudi angkutan umum.
Keempat, personel diminta memperkuat kehadiran di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan melalui patroli, penjagaan, serta pengaturan lalu lintas. Prioritas diberikan pada jam sibuk, terutama saat masyarakat berangkat dan pulang kerja, baik di jalur arteri, jalan tol, maupun pusat keramaian.
Kelima, penegakan hukum harus dilakukan secara bersih dan humanis. Personel dilarang bersikap arogan maupun melakukan pungutan liar. Pengawasan terhadap anggota akan dilakukan oleh Irwasda dan Bidpropam.
Keenam, seluruh anggota Polri wajib menjadi teladan dalam berlalu lintas, baik saat bertugas maupun di luar kedinasan.
Ketujuh, personel diminta responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kemacetan dan kecelakaan. Mereka juga diminta mengutamakan pemberian pertolongan kepada korban.
Adex turut mengapresiasi dukungan jajaran TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan operasi tersebut.
Dia menegaskan, keberhasilan Operasi Zebra Jaya tidak semata-mata diukur dari jumlah tilang yang dikeluarkan, melainkan dari terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.









