KPK Angkat Bicara soal Jadi Target Penyadapan Ilegal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebutkan lembaga antirasuah menjadi salah satu target penyadapan ilegal. Adapun tersangka penyadapan ilegal adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya sudah mencermati apa yang diungkapkan Kapolri tersebut. "Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," kata Budi, Kamis (12/11/2026).

Menurut Budi, pihaknya menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri. "Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," ujarnya.

Budi menambahkan, KPK belum menerima informasi lebih lanjut terkait siapa yang menjadi target penyadapan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Polri. "Ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana," ucapnya.

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya," sambungnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya. Adapun target penyadapan terdiri atas berbagai elemen, yakni Presiden, kementerian/lembaga, lingkar Istana, KPK, Kejaksaan, hingga tokoh masyarakat lainnya.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.

Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Untuk itu, target sadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.