Izin Produksi Beras Fortifikasi Dimoratorium, 25 Merek Bermasalah

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi untuk membenahi tata kelola. Kebijakan ini menyusul temuan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang beredar di pasar.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak dilakukan sebelum tata kelola beras fortifikasi diperbaiki.

Menurut Amran, Bapanas bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kini memperketat pemeriksaan terhadap produsen. Pemeriksaan tersebut juga mencakup penelusuran dugaan penyimpangan hingga ke fasilitas produksi.

"Sudah moratorium, tidak boleh mengeluarkan izin terlebih dahulu. Tunggu. Pokoknya tidak boleh, karena hanya dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sedangkan pabrik terkait disegel.

"Selebihnya kita kejar. Ini tidak benar. Sudah ada tersangka. Pelaku di Sumatera Utara juga sudah dikejar. Produk di pasar ditarik, pabriknya disegel," tegasnya.

Amran mengungkapkan, dalam kurun waktu dua pekan, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan.

"Pasti kami kejar dan tindak. Tindakan pertama adalah pencabutan izin. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pidana maksimal tujuh tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar," tandasnya.

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap beras fortifikasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Temuan ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Kami juga sudah mengeluarkan surat moratorium. Hal ini mengingat kurang dari 10 persen pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi persyaratan," ungkap Andriko.

Ia menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku bagi pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi.

"Di Jawa Timur, kemarin sudah ada delapan pelaku usaha yang mengajukan izin untuk memproduksi beras fortifikasi. Namun, pengajuan tersebut kami moratorium terlebih dahulu sampai tata kelola beras fortifikasi menjadi lebih baik," tambahnya.