11.180 Pohon Sawit Ilegal Ditumbangkan di Suaka Margasatwa Lamandau

JAKARTA - Sebanyak 11.180 pohon kelapa sawit ilegal ditumbangkan dari lahan seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Penertiban dilakukan setelah puluhan pihak yang menguasai kawasan konservasi tersebut bersedia menghentikan aktivitas perkebunan secara sukarela.

Operasi penertiban melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, petugas kehutanan, serta masyarakat setempat. Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal menyatakan bersedia menghentikan aktivitasnya. Selain itu, 28 pondok kerja dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.

Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di kawasan SM Lamandau. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap untuk menggali keterangan terkait perkara tersebut.

Proses penertiban mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan Demung sebagai pemangku adat Dayak. Pendekatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran bersama agar penguasaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara ilegal dihentikan.

Dukungan tokoh adat dan masyarakat setempat turut mendorong para penggarap menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Dengan pendekatan tersebut, penertiban berlangsung tertib tanpa menimbulkan konflik baru.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan penghentian aktivitas perkebunan ilegal diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut di kawasan tersebut.

"Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang. Aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga,” kata Rudianto, Selasa (10/11/2026).

Ia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk menyiapkan pemulihan ekosistem. Rudianto juga mengingatkan bahwa pihak yang masih melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kesediaan para penggarap menghentikan aktivitas secara sukarela. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan kawasan harus terus dilakukan agar lahan yang telah ditertibkan tidak kembali dikuasai secara ilegal.

“Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam,” ujar Januanto.

Ia meminta pengelola kawasan dan seluruh pihak terkait memastikan pengawasan berjalan konsisten serta mempercepat proses pemulihan. Menurutnya, tindakan hukum juga dapat dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau pembiaran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah penertiban, area seluas 88 hektare tersebut disiapkan untuk pemulihan ekosistem. Rencana pemulihan mencakup revegetasi menggunakan tumbuhan asli setempat guna memperbaiki tutupan vegetasi, habitat satwa liar, serta fungsi hidrologis gambut.

Pengawasan pascapenertiban juga akan dilakukan untuk mencegah aktivitas ilegal kembali terjadi di kawasan tersebut.

Suaka Margasatwa Lamandau merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem gambut dan keanekaragaman hayati. Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan ini berperan dalam menjaga tata air dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.