Polisi Siaga di Gedung UOB Menuju Bundaran HI Jelang Demo Sumpah Pemuda

JAKARTA — Personel kepolisian siaga di depan Gedung UOB menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjelang aksi demonstrasi mahasiswa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi hingga pukul 13.45 WIB, polisi berseragam tampak melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus lalu lintas (lalin). Sejumlah personel polisi wanita (polwan) juga terlihat ikut berjaga.

Namun, massa mahasiswa belum terlihat mendatangi lokasi untuk menggelar demonstrasi. Sementara arus lalu lintas di kedua arah sekitar Gedung UOB dan Bundaran HI terpantau ramai lancar.

Sebelumnya, sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat diperkirakan mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Demonstrasi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB itu mengusung tema #IndonesiaSadar dengan membawa tuntutan bertajuk Lima Perintah Rakyat (LAPAR).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 2.500 orang pada puncak demonstrasi. "Kami memperkirakan sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat akan memenuhi kawasan Bundaran HI mulai pukul dua siang esok. Aksi #IndonesiaSadar ini membawa 'Lima Perintah Rakyat' atau LAPAR sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan dan kondisi negara yang makin menjauh dari kepentingan publik," tegas Namora saat dikonfirmasi, Selasa 27 Oktober 2026.

Namora menjelaskan, terdapat lima poin utama tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Pertama, penetapan bencana nasional dan pengusutan korporasi lingkungan. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan, Sumatera, Papua, serta sejumlah daerah lainnya. Mereka juga menuntut penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai memicu kerusakan gambut serta percepatan integrasi tata kelola lahan melalui kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Kedua, Evaluasi APBN dan Penghentian Program Politik Populis Kritik tajam disorotkan pada alokasi anggaran RAPBN 2027, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp240,2 triliun yang memakan 29 anggaran pendidikan, serta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menilai program-program ini memboroskan uang negara dan justru mengorbankan masyarakat desa,anak-anak, hingga ibu hamil.

Ketiga, Penurunan Biaya Pendidikan, Akses Layanan Dasar, dan Lapangan Kerja Berkualitas Poin ini menyoroti ketimpangan akses pendidikan tinggi antara kota dan desa, serta kualitas lapangan kerja yang dinilai belum memadai. Desakan ini disampaikan bertepatan dengan momentum pembahasan revisi UU Sisdiknas di Baleg DPR, di samping tuntutan pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan dokter puskesmas dan akses air minum perpipaan.

Keempat, Pemberantasan KKN dan Reformasi Hukum Mahasiswa menolak penyalahgunaan hukum (abuse of power) untuk kepentingan penguasa. Pembentukan regulasi seperti UU TNI, KUHAP, hingga UU P2SK dinilai minim partisipasi publik yang bermakna dan melanggengkan praktik KKN, yang tecermin dari anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ke peringkat 109.

Kelima, Pengembalian Kebebasan Bersuara, Penuntasan HAM, dan Hentikan Militerisasi Mendorong penghentian kriminalisasi terhadap warga sipil, penuntasan 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,serta penghentian militerisasi di ruang-ruang sipil demi menjaga kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi.