Jenderal Maruli Tegaskan Konektivitas Daerah Perbatasan Jadi Prioritas

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto.

Ia pun menekankan, agar proyek infrastruktur dapat mulai direalisasikan pada 2027 guna memperkuat akses dan menghubungkan wilayah-wilayah perbatasan. “Sudah banyak hal yang direncanakan oleh Presiden, terutama pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Utara. Mudah-mudahan segera direalisasikan tahun depan,” ujar Maruli dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Maruli pun meninjau langsung Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Krayan Lembudud dan ruas jalan Krayan–Malinau di Kalimantan Utara, pada Jumat 23 Oktober untuk memetakan kebutuhan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam kunjungannya, Maruli menekankan perlunya kerja sama antara TNI dan BNPPDT untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Setelah saya turun ke lapangan, saya melihat bahwa kebersamaan dalam menjalankan tugas antara TNI dan BNPPDT sangat diperlukan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah sekaligus memahami kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Kunjungan ke Kalimantan Utara merupakan bagian dari agenda peninjauan sejumlah wilayah perbatasan. 

Sebelum ke wilayah tersebut, Maruli telah mengunjungi Pulau Miangas di Sulawesi Utara. Ia juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Rote, Nusa Tenggara Timur. 

Maruli menambahkan, pembangunan infrastruktur perlu menyesuaikan tahapan pelaksanaan dengan perencanaan dan kesiapan kondisi di lapangan. Sehingga, realisasi pembangunan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan.

“Rencananya mungkin ingin dilaksanakan sekaligus, tetapi pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara bertahap,” tuturnya.

Peningkatan akses jalan diharapkan dapat memudahkan aktivitas masyarakat, memperlancar pengiriman barang, serta mendukung pengembangan perekonomian setempat. Infrastruktur yang lebih memadai juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan.

Selain mendatangi Pamtas Krayan Lembudud dan meninjau jalan Krayan–Malinau, Maruli menyambangi Markas Komando Pusat Latihan Tempur (Mako Puslatpur) TNI di Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan Utara. Ia Maruli didampingi Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw dan rombongan.