Harga Kedelai Tembus Rp13.700/Kg, Pemerintah Buka Opsi Subsidi

JAKARTA – Harga kedelai impor kembali naik di pasar, membuka peluang pemerintah menggelontorkan subsidi harga bagi perajin tahu dan tempe.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi melalui koordinasi lintas kementerian untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan olahan berbasis kedelai bagi masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan serta Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per awal Oktober 2026, harga rata-rata kedelai biji kering impor nasional berada di kisaran Rp13.600-Rp13.700 per kilogram.

Harga tersebut telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, harga acuan maksimal berada di level Rp12.000 per kilogram di tingkat perajin tahu dan tempe serta Rp11.500 per kilogram di tingkat importir.

Kementerian Perdagangan kemudian membuka opsi penyaluran subsidi kedelai menyusul kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe yang kini mencapai sekitar Rp13.200 per kilogram di pasaran.

Pemerintah tengah menyiapkan langkah penanganan melalui koordinasi lintas kementerian untuk menjaga keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe.

"Harga kedelai sekarang saya cek di kisaran Rp13.200-an, dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Tadi kami sudah berkomunikasi dengan Kemenko Pangan agar secepatnya diadakan rapat koordinasi," ujar Budi saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Kenaikan harga kedelai tidak terlepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri. Data neraca pangan Bapanas menunjukkan kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun, dengan lebih dari 90 kebutuhan tersebut dipenuhi melalui impor.

Kondisi tersebut membuat harga kedelai di dalam negeri rentan terhadap berbagai faktor eksternal, seperti konflik geopolitik global, penguatan dolar Amerika Serikat, hingga kenaikan harga minyak dunia yang berdampak terhadap biaya logistik dan pengiriman internasional.

Budi mengatakan pemerintah juga mengkaji kemungkinan kembali menerapkan skema bantuan selisih harga komoditas impor yang pernah diberikan sebelumnya. Skema tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan dampak kenaikan harga kedelai akibat gejolak geopolitik global.

Namun, penerapan skema tersebut masih menunggu keputusan pemerintah.

"Dulu kan pernah diberikan subsidi. Nanti kita tunggu arahan pimpinan, apakah subsidi atau bentuk intervensi lain di tengah kondisi perang global dan kenaikan harga minyak. Yang terpenting, kita harus meringankan pengrajin tempe agar harga tetap murah dan terjangkau," tutur Budi.

Selain subsidi harga, pemerintah terus memantau ketersediaan stok kedelai melalui penguatan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang dikelola Perum Bulog.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi perajin tahu dan tempe tetap terjaga sekaligus mencegah kelangkaan di pasar.