Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. 

Menurut Bahlil, agenda hilirisasi dan transisi energi dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global. Sebab kondisi geopolitik menentukan nasib ketahan negara baik dari sisi pengelola fiskal maupun perekonomian masyarakat. 

"Kedua kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (1/10/2026).

Menurut dia, transisi energi sudah menjadi komitmen pemerintah karena menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon. 

"Maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," katanya.

Bahlil menegaskan, agenda hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dijalankan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor dan kementerian. Sehingga dinilai perlu untuk mengkoordinir para pemangku kepentingan. 

"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan jabatan baru dalam Kabinet Merah Putih. Dalam penugasan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM sekaligus mengemban fungsi koordinasi di bidang hilirisasi dan transisi energi. 

Bahlil mengaku untuk saat ini dirinya belum dapat membeberkan proyek maupun program yang akan menjadi prioritas setelah menduduki jabatan baru tersebut. Dia menuturkan masih akan terlebih dahulu melaporkan perkembangan dan menerima arahan Presiden.