Pokir Mandek, Legislator Perindo Sisihkan Gaji Beli Speedboat untuk Warga Raja Ampat

RAJA AMPAT - Bagi warga di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, speedboat bukan sekadar kendaraan untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Di tengah wilayah yang dipisahkan laut, sarana transportasi itu menjadi kebutuhan penting untuk bekerja, membawa hasil usaha hingga menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Persoalannya, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong anggota DPRD Papua Barat Daya Syahrullah Salaten mengambil langkah mandiri. Legislator Partai Perindo ini memilih menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu pengadaan speedboat bagi masyarakat di sejumlah kampung di Raja Ampat.

Keputusan itu diambil setelah usulan program penguatan ekonomi kerakyatan dari kampung ke kampung yang diajukannya melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Barat Daya belum terakomodasi dalam penganggaran. Usulan tersebut telah disampaikan dalam pembahasan anggaran 2025 dan kembali diajukan untuk 2026.

“Saya sudah ajukan hampir dua kali penganggaran, dari 2025 dan 2026, tapi sampai hari ini gubernur tidak menjawab itu,” ungkap Syahrullah, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan transportasi laut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis Raja Ampat. Wilayah tersebut memiliki 113 kampung dengan permukiman yang tersebar di pulau-pulau. Bahkan untuk perjalanan antarkampung dengan jarak relatif dekat, warga tetap membutuhkan kendaraan laut untuk bekerja, mengangkut barang maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

“Raja Ampat ini ada 113 kampung. Dari kampung ke kampung, jarak satu mil atau setengah mil saja, mereka tetap membutuhkan kendaraan laut,” kata legislator dari daerah pemilihan Papua Barat Daya 4 ini.

Alih-alih menunggu program pemerintah terealisasi, Syahrullah kemudian menggunakan sebagian gajinya sebagai anggota dewan untuk membeli dan menyalurkan speedboat kepada warga. Bantuan diberikan secara bertahap dengan nilai sekitar Rp20 juta untuk setiap unit.

Sejumlah kampung di wilayah Mios Mansar dan beberapa wilayah lainnya di Raja Ampat telah menerima bantuan tersebut. Bagi Syahrullah, bantuan itu menjadi bentuk respons langsung terhadap kebutuhan warga sekaligus komitmennya kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya.

“Langkah yang saya pilih hari ini, gaji saya harus saya salurkan untuk mereka memiliki bantuan kepada masyarakat,” tutur politisi lulusan Universitas Muhammadiyah Sorong ini.

Bantuan rencananya tidak berhenti pada unit yang telah disalurkan. Syahrullah akan kembali menyisihkan penghasilannya setiap bulan sesuai kemampuan. “Saya rencana di setiap bulan selalu memberikan bantuan. Sekalipun satu atau dua unit, saya usahakan selalu ada yang saya bagikan,” terangnya.

Syahrullah berharap pemerintah provinsi tidak hanya melihat penguatan ekonomi dari program berskala besar. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sarana transportasi laut dinilainya justru dapat menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, legislator yang duduk di Komisi II DPRD Papua Barat Daya ini juga meminta masyarakat memahami keterbatasan realisasi program melalui APBD. Dia menilai aspirasi tetap harus diperjuangkan, meski tidak seluruhnya dapat diwujudkan dalam waktu yang sama.

“Saya berharap masyarakat bisa memahami keadaan yang ada. Kita DPR ini sudah berjalan semaksimal mungkin,” ujarnya.