AS Deportasi 2.284 Warga Meksiko ke Guatemala, Pemerintah Meksiko Protes

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mendeportasi sekitar 2.284 warga negara Meksiko ke Guatemala sepanjang tahun ini. Kebijakan tersebut menuai keberatan dari pemerintah Meksiko.

Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo mengonfirmasi bahwa negaranya telah menerima ribuan warga Meksiko yang dideportasi dari AS. Menurut dia, para deportan kemudian segera dipulangkan ke Meksiko melalui jalur transit.

“Mereka tiba dengan pesawat yang membawa warga Guatemala yang kembali,” kata Arevalo dilansir dari Aljazeera, Jumat (21/8/2026).

Arevalo menjelaskan, pemerintah Guatemala berkoordinasi dengan Meksiko untuk memastikan warga negara Meksiko tersebut dapat kembali ke negaranya. Mereka disebut dipulangkan dalam waktu 24 jam setelah tiba di Guatemala.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari meningkatnya praktik deportasi ke negara ketiga di bawah pemerintahan Trump. Dalam kebijakan ini, migran dan pencari suaka dikirim ke negara yang bukan merupakan negara asal mereka.

Deportasi ke negara ketiga sebelumnya kerap dibenarkan pemerintah AS dengan alasan sejumlah migran tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke negara asal. Namun, alasan tersebut dipertanyakan dalam kasus warga Meksiko karena Meksiko selama ini tetap menerima warga negaranya yang dideportasi dari AS.

Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan keberatan atas praktik tersebut. Pemerintah Meksiko menegaskan bahwa setiap warga negaranya memiliki hak untuk memasuki wilayah Meksiko.

“Pemerintah Meksiko telah menyatakan penentangannya terhadap praktik ini kepada otoritas AS,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Meksiko, Kamis.

Guatemala bukan satu-satunya negara yang menjadi tujuan transit warga Meksiko yang dideportasi AS. Sejumlah laporan juga menyebut warga Meksiko dikirim ke Honduras.

Salah seorang warga Meksiko yang dideportasi ke Honduras, Arturo Trejo, mengaku tidak mendapat penjelasan mengenai tujuan penerbangannya.

“Mereka tidak memberi tahu kami apa pun, hanya menyuruh kami naik pesawat,” kata Trejo kepada Telemundo.

Institut Migrasi Nasional Meksiko (INM) menyebut pemerintah AS menjelaskan kebijakan tersebut sebagai langkah pencegahan agar para migran tidak kembali memasuki wilayah AS.

Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan pemerintah menggunakan seluruh opsi hukum untuk menjalankan operasi deportasi dalam skala besar, sesuai janji Trump.

Kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok pembela hak migran. Mereka menilai deportasi ke negara ketiga dapat membuat para migran terlantar dan meningkatkan tekanan psikologis terhadap mereka.

Direktur Amerika Tengah di Washington Office on Latin America (WOLA), Ana Maria Mendez, menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendekatan migrasi yang semakin keras di bawah pemerintahan Trump.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan migran.

Di sisi lain, hubungan AS dan Meksiko tetap memiliki arti penting, terutama dalam bidang perdagangan dan keamanan. Kedua negara tercatat memiliki nilai perdagangan lintas batas sekitar 964,1 miliar dolar AS sepanjang 2025.

Sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden, pemerintah Meksiko menghadapi tantangan untuk tetap bekerja sama dengan AS dalam penegakan hukum imigrasi, sembari melindungi hak-hak warga negaranya.

Pemerintah Meksiko juga telah menyampaikan sejumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran terhadap warganya dalam operasi maupun penahanan imigrasi AS. Meksiko turut mengkritik kondisi sejumlah fasilitas tahanan imigrasi dan mendesak agar pejabat konsuler dapat melakukan kunjungan secara rutin.