Jumhur di Forum BRICS: Negara Maju Tak Boleh Mundur dari Tanggung Jawab Atasi Perubahan Iklim!

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat menyayangkan negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, negara-negara tersebut masih menyumbang porsi besar terhadap emisi global.

Hal itu disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara BRICS di New Delhi, India, Selasa 18 Agustus 2026. Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS.

Pertemuan diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav, kemudian dilanjutkan dengan paparan Jumhur.

Jumhur menyoroti pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim yang semakin kompleks.

Menurut Jumhur, cara negara mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, serta membangun ketahanan akan menentukan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut, sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Terdapat lebih dari 300 ribu spesies yang telah diketahui, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.

Di sektor kelautan, ekosistem Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang menjadi habitat bagi 23 persen hutan mangrove, 16 persen spesies ikan laut global, dan 10 persen spesies karang dunia. Keanekaragaman hayati tersebut mendukung berbagai jasa ekosistem yang penting bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menopang jutaan mata pencaharian.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim.

Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan meningkatkan risiko masyarakat rentan kembali ke dalam kemiskinan.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Jumhur mengatakan, solusi berkelanjutan tidak hanya dapat bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari kekayaan pengetahuan tradisional masyarakat.

Menurutnya, masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim sekaligus memiliki pengetahuan berharga mengenai pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang dinilai berhasil dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, yakni sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.

Subak merupakan sistem pengelolaan air yang mengintegrasikan kerja sama masyarakat dan praktik spiritual. Sementara Sasi Lompa merupakan sistem tradisional masyarakat Maluku dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Adapun Awig-Awig merupakan sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.

“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” pungkasnya.