Bansos dan Subsidi BBM 2027 Masih Ada, Pemerintah Siapkan Rp549,9 Triliun

JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp549,9 triliun untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) pada 2027. Anggaran tersebut meningkat sekitar 8,2 persen dibandingkan dengan tahun ini yang sebesar Rp508,2 triliun.

Anggaran perlinsos 2027 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun, terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, kuliah, dan subsidi KUR," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).

Dari total Rp549,9 triliun tersebut, Rp422,5 triliun dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga, Rp88,1 triliun melalui belanja nonkementerian/lembaga, dan Rp39,4 triliun melalui transfer ke daerah.

Kebijakan perlinsos 2027 mencakup kelanjutan sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Pemerintah juga akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan digitalisasi bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah menekankan percepatan graduasi penerima bantuan melalui sinergi dengan program pemberdayaan dan pendidikan, sekaligus memperkuat perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan siklus hidup masyarakat.

Dalam rencana pemanfaatannya, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako bagi 17,8 juta KPM, serta bantuan sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang.

Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga ditujukan bagi 74,8 juta orang, sementara subsidi jenis BBM tertentu tercatat sebesar 20,0975 juta kiloliter.

Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk PIP bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.

Untuk sektor kesehatan, anggaran diarahkan bagi PBI JKN sebanyak 96,8 juta peserta serta PBI JKN dan BP Kelas III bagi 49,6 juta peserta.

Sementara dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemerintah menyiapkan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 5,1 juta debitur.

Pemerintah menegaskan belanja perlindungan sosial 2027 akan difokuskan pada belanja yang tepat sasaran, inklusif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.