Tragedi KM Mutiara Sentosa II, DPR: Momentum Pembenahan Total Keselamatan Transportasi Laut

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menyampaikan duka cita atas musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal tersebut diketahui tengah berlayar dari Surabaya menuju Makassar.

Sebanyak lima orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara ratusan penumpang berhasil diselamatkan melalui operasi evakuasi yang melibatkan Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait. 

Proses identifikasi korban dan pencocokan data manifes juga masih berlangsung untuk memastikan seluruh penumpang terdata dengan baik.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kepada para korban yang selamat, semoga segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga,” ujar Sudjatmiko, Rabu (5/8/2026).

Sudjatmiko yang membidangi infrastruktur dan transportasi di Komisi V DPR RI, menilai tragedi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran di Indonesia. Menurutnya, kecelakaan transportasi laut tidak boleh terus berulang karena keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama.

“Kecelakaan transportasi laut tidak boleh terus berulang. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Saya meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan independen agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara objektif, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap kelaikan kapal, standar operasional, prosedur keselamatan, hingga sistem pengawasan yang dilakukan regulator,” ujarnya.

Sudjatmiko juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan, mulai dari Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, pemerintah daerah, para nelayan, hingga tim SAR gabungan. Ia menilai koordinasi lintas instansi dan kecepatan respons menjadi faktor penting yang memungkinkan ratusan penumpang berhasil dievakuasi dari situasi darurat di tengah laut.

“Saya mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme seluruh personel Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta semua pihak yang terlibat. Respons cepat mereka menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. Saya juga memberikan penghargaan atas optimalisasi berbagai sarana penyelamatan, termasuk penggunaan Rigid Inflatable Boat (RIB), kapal-kapal penyelamat, drone udara, dan peralatan pencarian lainnya yang sangat membantu mempercepat proses evakuasi maupun pencarian korban di laut,” katanya.

Selain mengusut penyebab kebakaran, Sudjatmiko mendorong pemerintah memperkuat standar keselamatan kapal penumpang, terutama pada sistem proteksi kebakaran. Menurutnya, sebagai negara kepulauan dengan lalu lintas pelayaran yang sangat tinggi, Indonesia membutuhkan standar perlindungan yang lebih ketat agar setiap kapal memiliki sistem deteksi dini, sprinkler, pompa kebakaran, hingga fire main system yang berfungsi optimal dan diuji secara berkala.

“Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas pelayaran yang sangat tinggi. Karena itu, setiap kapal penumpang harus memiliki sistem pemadam kebakaran yang benar-benar andal, mulai dari deteksi dini, sistem sprinkler, pompa kebakaran, hingga jaringan fire main system yang mampu memanfaatkan air laut sebagai sumber pasokan air untuk pemadaman. Sistem tersebut harus diuji secara berkala agar dapat berfungsi optimal ketika keadaan darurat terjadi,” katanya.

Ia menambahkan keberadaan alat pemadam api portabel saja belum cukup tanpa didukung sistem pemadam tetap yang mampu menjangkau seluruh bagian kapal. Karena itu, Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi standar perlindungan kebakaran pada seluruh kapal penumpang, memastikan kesiapan peralatan, rutin menggelar simulasi keadaan darurat, serta meningkatkan kompetensi awak kapal. 
Komisi V DPR RI juga akan mengawal investigasi yang dilakukan KNKT bersama Kementerian Perhubungan, termasuk evaluasi terhadap operator kapal, kepatuhan terhadap standar keselamatan, akurasi manifes penumpang, dan penguatan sistem pengawasan transportasi laut. 

“Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bergantung pada keberanian kru saat menghadapi musibah, tetapi harus ditopang oleh sistem keselamatan yang modern, andal, serta memenuhi standar nasional maupun internasional. Pencegahan harus menjadi prioritas utama agar setiap kapal memiliki kemampuan merespons kebakaran sejak dini sebelum api membesar,” tuturnya.

Tragedi ini harus menjadi titik balik pembenahan keselamatan transportasi laut Indonesia. Negara harus memastikan setiap masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan melalui pengawasan yang lebih ketat, penegakan regulasi yang konsisten, serta penguatan kapasitas lembaga penyelamatan dan seluruh sistem keselamatan pelayaran nasional.