Bahlil Prioritaskan Perusahaan Batu Bara dengan Setoran Besar dalam Relaksasi RKAB

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengisyaratkan perusahaan batu bara yang memberikan kontribusi lebih besar kepada negara melalui pembayaran royalti berpeluang menjadi prioritas dalam kebijakan relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang tengah disiapkan pemerintah.

Menurutnya, perubahan kuota RKAB akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kondisi pasar global, serta besarnya manfaat yang diterima negara dari setiap perusahaan.

"Kalau ada perusahaan royalti bayar tinggi dengan bayar rendah, mana prioritasnya? Aku harus memprioritaskan yang royalti bayar gede dong," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Bahlil juga menganalogikan, misalnya terdapat 10 perusahaan tambang, dengan tiga perusahaan membayar royalti 19 persen dan tujuh perusahaan membayar 11 persen, maka pemerintah akan memprioritaskan pemberian relaksasi RKAB kepada tiga perusahaan tersebut agar pendapatan negara dapat optimal dari pemanfaatan sumber daya alam.

Meski demikian, ia enggan mengungkap besaran perubahan kuota RKAB yang akan diberikan kepada masing-masing perusahaan. Menurutnya, informasi mengenai volume produksi merupakan data sensitif yang dapat memengaruhi harga komoditas di pasar internasional.

Bahlil memastikan pemerintah tetap akan melakukan penyesuaian RKAB. Namun, kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar harga batu bara tidak tertekan akibat kelebihan produksi.

Ia menilai pengendalian produksi menjadi salah satu strategi untuk menjaga nilai jual komoditas nasional. Menurutnya, peningkatan volume produksi tidak selalu menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar apabila diikuti penurunan harga jual.

"Kita ingin barang kita jangan murah. Lebih baik produksinya terukur, tetapi memberikan penerimaan negara yang lebih optimal," ujarnya.

Selain mempertimbangkan kontribusi royalti, pemerintah juga akan mendistribusikan sebagian kuota kepada perusahaan baru yang mengajukan RKAB. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha sekaligus mencegah konsentrasi produksi pada segelintir perusahaan.

"Yang kita lakukan adalah pemerataan. Ada perusahaan baru yang juga harus mendapat kesempatan. Asasnya supaya tidak terjadi monopoli," kata Bahlil.

Ia menjelaskan plafon produksi nasional secara keseluruhan tetap dijaga, sementara distribusi kuota akan disesuaikan agar lebih merata di antara pelaku usaha. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih berkeadilan.

Bahlil juga membantah adanya kebijakan pelarangan ekspor batu bara sebagaimana sempat beredar. Ia menjelaskan pemerintah hanya sempat menunda pengiriman sebagian pasokan selama dua hari untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri sebelum ekspor kembali berjalan normal.

"Pelarangan ekspor tidak ada. Yang ada hanya penundaan sementara untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi terlebih dahulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan informasi yang beredar mengenai rencana perubahan RKAB dapat memengaruhi pergerakan harga komoditas. Karena itu, ia meminta seluruh pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan produksi batu bara.