BNPB: Karhutla di Kalbar Tembus 28 Ribu Hektare, Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Padam
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat masih menjadi yang terluas secara nasional. Hingga akhir Juni 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 28.216,31 hektare.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, dalam laporan harian BNPB periode 3–4 Juli 2026, Kalimantan Barat masih terpantau memiliki 25 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah yang berpotensi memicu kebakaran baru.
Sementara itu, di Provinsi Riau, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga 2 Juli 2026 tercatat mencapai 15.231,44 hektare. Meski belum ada penambahan area terbakar pada laporan terbaru, Pemerintah Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026.
"Di Sumatera Selatan, total luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga akhir Juni mencapai 305,39 hektare. BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya pemadaman, termasuk melalui operasi water bombing, berhasil menjangkau sekitar sembilan hektare area terbakar," ujar Muhari, Sabtu (4/7/2026).
Selain karhutla, kata dia, BNPB juga masih menangani kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi tersebut masih berstatus tanggap darurat hingga 14 Juli 2026.
Kebakaran TPA Jatiwaringin menyebabkan 102 warga mengungsi dan menghanguskan sekitar tujuh hektare lahan. Hingga Kamis (3/7/2026), petugas gabungan masih melakukan pemadaman melalui jalur darat dan operasi udara karena api masih menyala di sejumlah titik.
BNPB menyatakan, telah memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino yang diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di berbagai daerah.
"Sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC), pembangunan sumur bor, pemasangan jaringan perpipaan, distribusi air bersih, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah," sambungnya.
Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau yang ditandai dengan penurunan curah hujan dan meningkatnya suhu udara.
Karena itu, BNPB mengimbau pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini, memantau ketersediaan sumber air, serta mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran atau kondisi darurat di wilayahnya.
