Lewat Anggaran Bedah Rumah, Pemerintah Sasar Perbaikan Toko Berpenghasilan Rendah

JAKARTA - Pemerintah mempercepat realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Jakarta. Jangkauan program, kini turut merenovasi toko-toko yang kurang layak milik masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, hemat, dan akuntabel.

Di Kelurahan Kalianyar, proses PTT ini berjalan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Melalui sistem ini, warga penerima manfaat diberi kebebasan untuk menentukan sendiri penyedia bahan bangunan secara terbuka.

Toko-toko yang berpartisipasi dalam pemilihan ini meliputi Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Hasil dari penerapan mekanisme tersebut terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga kisaran Rp9 juta.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerangkan bahwa penerapan metode PTT merupakan terobosan baru yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat integritas program agar bersih dari praktik korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Maruarar menekankan soal setiap rupiah dana publik yang dialokasikan dalam Program BSPS wajib diawasi secara terbuka dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," tegas dia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP dan Mendagri menyapa para penerima manfaat program BSPS dari berbagai sudut DKI Jakarta serta Kepulauan Seribu secara daring. Sebanyak 20 penerima bantuan hadir langsung di tempat acara. 

Sementara itu, lima orang lainnya bergabung secara virtual lewat sambungan Zoom, yaitu Muhammad Iqbal dari Kelurahan Cawang (Jakarta Timur), Esih dari Kelurahan Kramat (Jakarta Pusat), Djudi dari Kelurahan Lagoa (Jakarta Utara), Achmad Fauji dari Kelurahan Bukit Duri (Jakarta Selatan), dan Murtasia dari Pulau Harapan, Kepulauan Seribu.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jatah Program BSPS di DKI Jakarta pada tahun 2026 ini melonjak drastis. Jumlah total alokasi BSPS di DKI Jakarta kini menyentuh angka 5.659 unit rumah, padahal tahun sebelumnya hanya sebesar 158 unit. Dari total kuota baru tersebut, sebanyak 5.359 unit ditujukan untuk area perkotaan dan 300 unit dialokasikan bagi kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.

Bila diperinci, wilayah Jakarta Barat mendapatkan kuota Program BSPS sebanyak 1.350 unit rumah. Berdasarkan hasil pencatatan serta verifikasi lapangan, tercatat ada 942 unit rumah sasaran yang tersebar di enam kecamatan dan 22 kelurahan. Untuk wilayah Kelurahan Kalianyar di Kecamatan Tambora sendiri mendapatkan jatah sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.

Di sela acara, Menteri PKP turut memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja ekstra keras mulai dari tahap pencatatan, verifikasi, hingga proses eksekusi program BSPS di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Maruarar.

Melalui integrasi Program BSPS dan metode Pemilihan Toko Terbuka ini, Kementerian PKP bakal menjamin penyaluran bantuan hunian yang tepat sasaran, memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menciptakan sistem tata kelola pembangunan perumahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.