James Riady Pantau Progres Rusun Subsidi di Meikarta

JAKARTA - CEO Lippo Group, James Riady, melihat langsung progres pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia berharap pembangunan rusun subsidi ini bisa segera rampung dan menjadi solusi bagi pekerja pabrik di sekitar kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 50 persen industri di Indonesia berada di sekitar sini dengan ribuan pabrik,” jelas James dalam keterangan Kementerian PKP, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting bagi para pekerja di kawasan industri tersebut.

“Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien,” ujar James.

Sementara itu, Maruarar yang akrab disapa Ara menjelaskan pembangunan rusun subsidi tersebut masih berjalan sesuai jadwal. Adapun proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

Ara menekankan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta. “Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja,” ujar Ara.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

“Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” katanya.

Saat ini, progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah memasuki tahap test pile. Dari total 8.600 pile, sebanyak 1.836 pile telah terpasang. Ara menitikberatkan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas dan aturan yang berlaku.

“Posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan,” ujar Ara.