Soal Kritik The Economist, Purbaya: Harusnya Indonesia Dipuji

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons sorotan media ekonomi asing The Economist mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi keuangan negara saat ini masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali, sehingga lebih layak mendapatkan apresiasi ketimbang sentimen negatif.

Purbaya menjelaskan, seluruh indikator makro fiskal nasional menunjukkan performa yang sehat. Salah satu bukti konkretnya adalah realisasi defisit anggaran yang berhasil ditekan di bawah ambang batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen lho, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi, nggak ada masalah," ujar Purbaya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Penjelasan Purbaya tersebut sekaligus meluruskan laporan The Economist yang mengkritisi sejumlah program prioritas berskala besar milik pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan koperasi desa.

Media internasional itu mengkhawatirkan implementasi program-program tersebut dapat memicu pembengkakan anggaran dan mempersempit ruang fiskal negara.

Bendahara negara ini menilai sudut pandang yang digunakan media asing tersebut kurang proporsional dalam melihat peta ekonomi global secara utuh. Ia menyarankan agar performa Indonesia dibandingkan secara objektif dengan kondisi keuangan negara-negara maju di kawasan Eropa yang posisinya dinilai jauh lebih mengkhawatirkan.

"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, coba lihat negara-negara di Eropa. Defisitnya berapa? Utangnya berapa? Itu mendekati 100 persen semua dari PDB," kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya memaparkan keunggulan struktur pembiayaan Indonesia, di mana rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di level yang relatif rendah dan aman, yakni sekitar 40 persen. Angka ini disebut lebih baik dibandingkan banyak negara Eropa yang beban utangnya mendekati atau melampaui ukuran ekonomi mereka.

"Kita masih 40 persen. Kita masih bagus. Harusnya The Economist memuji kita," tegas Menkeu.

Sebelumnya, The Economist mengulas bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada pilihan dalam mengelola anggaran negara. Pemerintah dinilai harus memilih antara melanjutkan program strategis nasional, memangkas porsi subsidi, atau memperlebar defisit APBN.

Meski demikian, pemerintah secara konsisten membantah kekhawatiran tersebut dan memastikan bahwa manajemen fiskal nasional tetap tangguh, adaptif, serta memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi gejolak ekonomi global.